KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal, format, dan tema Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengungkapkan, gelaran debat capres-cawapres merupakan salah satu tahapan yang paling dinantikan rakyat Indonesia selama masa kampanye.
Oleh karena itu, dia ingin debat harus berbobot secara substansi dan secara teknis harus menarik.
"Salah satu strategi agar Debat Pilpres 2024 menarik bisa dimulai dengan perbedaan pendapat antara pasangan calon (paslon) atau persilangan gagasan para capres tentang berbagai isu," tutur Fahira melalui keterangan persnya, Kamis (7/12/2023).
Persilangan gagasan tersebut bisa dibedah dari visi misi pasangan calon (paslon) maupun bisa dilacak dari pernyataan atau komentar para paslon.
Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program
Perbedaan pendapatan itu dapat ditemukan di media massa, media sosial, dan berbagai platform media digital lainnya.
“Misalnya, soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah jelas ada perbedaan gagasan, setidaknya salah satu paslon,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Fahira mengatakan, salah satu rangkaian debat itu harus menjadikan persilangan gagasan soal IKN sebagai titik perdebatan agar rakyat mengetahui gagasan paslon yang paling rasional.
Dia memaparkan, isu lain yang dapat dijadikan tema adalah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), stunting, paradigma pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional (PSN), penciptaan lapangan pekerjaan, dan isu lainnya.
“Itu harus ditelusuri seperti apa persilangan gagasan antarpaslon untuk kemudian dijadikan bahan perdebatan,” ujarnya dalam siaran pers.
Baca juga: Diundang Debat Bareng Cak Imin dan Mahfud, Gibran Tegaskan Hanya Datangi Debat Cawapres Versi KPU
Fahira menambahkan, strategi lainnya adalah lima tema yang sifatnya sangat umum kemudian diturunkan menjadi tema-tema spesifik sesuai isu terkini atau sesuai dengan persoalan masyarakat.
“Jangan sampai debat capres-cawapres sifatnya mengawang-awang atau tidak menyentuh sama sekali persoalan yang saat ini sedang dihadapi rakyat,” katanya.
Fahira mencontohkan, saat debat yang bertemakan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, hingga lingkungan hidup, capres-cawapres harus ditanyakan terkait gagasan dan solusi masing-masing.
Contoh masalahnya adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel yang dinilai berkontribusi meningkatkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar tambang.
“Kemudian, misalnya soal ekonomi kerakyatan. Debat bisa diturunkan dengan meminta para capres memberikan gagasan dan solusi agar tata kelola industri sawit,” katanya.
Baca juga: Tak Setuju RUU DKJ, Fahira Idris: Gubernur Jakarta Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat