Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Kompas.com - 07/12/2023, 21:10 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal, format, dan tema Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengungkapkan, gelaran debat capres-cawapres merupakan salah satu tahapan yang paling dinantikan rakyat Indonesia selama masa kampanye. 

Oleh karena itu, dia ingin debat harus berbobot secara substansi dan secara teknis harus menarik.

"Salah satu strategi agar Debat Pilpres 2024 menarik bisa dimulai dengan perbedaan pendapat antara pasangan calon (paslon) atau persilangan gagasan para capres tentang berbagai isu," tutur Fahira melalui keterangan persnya, Kamis (7/12/2023).

Persilangan gagasan tersebut bisa dibedah dari visi misi pasangan calon (paslon) maupun bisa dilacak dari pernyataan atau komentar para paslon.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Perbedaan pendapatan itu dapat ditemukan di media massa, media sosial, dan berbagai platform media digital lainnya.

“Misalnya, soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah jelas ada perbedaan gagasan, setidaknya salah satu paslon,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12/2023). 

Fahira mengatakan, salah satu rangkaian debat itu harus menjadikan persilangan gagasan soal IKN sebagai titik perdebatan agar rakyat mengetahui gagasan paslon yang paling rasional. 

Dia memaparkan, isu lain yang dapat dijadikan tema adalah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), stunting, paradigma pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional (PSN), penciptaan lapangan pekerjaan, dan isu lainnya.

“Itu harus ditelusuri seperti apa persilangan gagasan antarpaslon untuk kemudian dijadikan bahan perdebatan,” ujarnya dalam siaran pers.

Baca juga: Diundang Debat Bareng Cak Imin dan Mahfud, Gibran Tegaskan Hanya Datangi Debat Cawapres Versi KPU

Fahira menambahkan, strategi lainnya adalah lima tema yang sifatnya sangat umum kemudian diturunkan menjadi tema-tema spesifik sesuai isu terkini atau sesuai dengan persoalan masyarakat. 

“Jangan sampai debat capres-cawapres sifatnya mengawang-awang atau tidak menyentuh sama sekali persoalan yang saat ini sedang dihadapi rakyat,” katanya.

Fahira mencontohkan, saat debat yang bertemakan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, hingga lingkungan hidup, capres-cawapres harus ditanyakan terkait gagasan dan solusi masing-masing.

Contoh masalahnya adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel yang dinilai berkontribusi meningkatkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar tambang.

“Kemudian, misalnya soal ekonomi kerakyatan. Debat bisa diturunkan dengan meminta para capres memberikan gagasan dan solusi agar tata kelola industri sawit,” katanya.

Baca juga: Tak Setuju RUU DKJ, Fahira Idris: Gubernur Jakarta Harus Dipilih Langsung oleh Rakyat

Dia mencontohkan, para capres dan cawapres diminta memberikan gagasan dan solusi yang bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan sosial-ekonomi untuk komunitas lokal, bukan hanya soal keuntungan ekonomi konglomerasi.

Adapun sesuai Undang-undang (UU) Pemilu, Debat Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, yaitu tiga kali debat antarcapres dan dua kali debat antarcawapres. 

Debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. 

Tema debat kedua pada 22 Desember 2023 adalah bertemakan soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur, dan perkotaan. 

Debat ketiga berlangsung pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Baca juga: Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Lalu, tema debat keempat pada 21 Januari 2024 adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. 

Sementara itu, tema debat kelima pada 4 Februari 2024 adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com