Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal, format, dan tema Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengungkapkan, gelaran debat capres-cawapres merupakan salah satu tahapan yang paling dinantikan rakyat Indonesia selama masa kampanye. 

Oleh karena itu, dia ingin debat harus berbobot secara substansi dan secara teknis harus menarik.

"Salah satu strategi agar Debat Pilpres 2024 menarik bisa dimulai dengan perbedaan pendapat antara pasangan calon (paslon) atau persilangan gagasan para capres tentang berbagai isu," tutur Fahira melalui keterangan persnya, Kamis (7/12/2023).

Persilangan gagasan tersebut bisa dibedah dari visi misi pasangan calon (paslon) maupun bisa dilacak dari pernyataan atau komentar para paslon.

Perbedaan pendapatan itu dapat ditemukan di media massa, media sosial, dan berbagai platform media digital lainnya.

“Misalnya, soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah jelas ada perbedaan gagasan, setidaknya salah satu paslon,” katanya di Jakarta, Kamis (7/12/2023). 

Fahira mengatakan, salah satu rangkaian debat itu harus menjadikan persilangan gagasan soal IKN sebagai titik perdebatan agar rakyat mengetahui gagasan paslon yang paling rasional. 

Dia memaparkan, isu lain yang dapat dijadikan tema adalah penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), stunting, paradigma pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional (PSN), penciptaan lapangan pekerjaan, dan isu lainnya.

“Itu harus ditelusuri seperti apa persilangan gagasan antarpaslon untuk kemudian dijadikan bahan perdebatan,” ujarnya dalam siaran pers.

Fahira menambahkan, strategi lainnya adalah lima tema yang sifatnya sangat umum kemudian diturunkan menjadi tema-tema spesifik sesuai isu terkini atau sesuai dengan persoalan masyarakat. 

“Jangan sampai debat capres-cawapres sifatnya mengawang-awang atau tidak menyentuh sama sekali persoalan yang saat ini sedang dihadapi rakyat,” katanya.

Fahira mencontohkan, saat debat yang bertemakan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, hingga lingkungan hidup, capres-cawapres harus ditanyakan terkait gagasan dan solusi masing-masing.

Contoh masalahnya adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan nikel yang dinilai berkontribusi meningkatkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat sekitar tambang.

“Kemudian, misalnya soal ekonomi kerakyatan. Debat bisa diturunkan dengan meminta para capres memberikan gagasan dan solusi agar tata kelola industri sawit,” katanya.

Dia mencontohkan, para capres dan cawapres diminta memberikan gagasan dan solusi yang bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan sosial-ekonomi untuk komunitas lokal, bukan hanya soal keuntungan ekonomi konglomerasi.

Adapun sesuai Undang-undang (UU) Pemilu, Debat Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, yaitu tiga kali debat antarcapres dan dua kali debat antarcawapres. 

Debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. 

Tema debat kedua pada 22 Desember 2023 adalah bertemakan soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), infrastruktur, dan perkotaan. 

Debat ketiga berlangsung pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Lalu, tema debat keempat pada 21 Januari 2024 adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. 

Sementara itu, tema debat kelima pada 4 Februari 2024 adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi.