Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nyatakan Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun, TKN: Bahasa Inggris Tanpa Teks Juga Siap

Kompas.com - 04/12/2023, 18:54 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dedek Prayudi mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka siap menghadapi debat dengan apapun formatnya.

Hal itu dikatakan Dedek merespons format debat capres-cawapres Pilpres 2024 yang berbeda dengan Pilpres 2019.

“Karena kami sangat siap apa pun format perdebatan, kami tidak mempermasalahkan apa pun formatnya. Lagipula bukan domain kami untuk mengatur format debat,” ujar Dedek saat dihubungi, Senin (4/12/2023).

Baca juga: TKN Sebut Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun

Dedek mengatakan, TKN mencatat jalannya proses diskusi soal format debat capres-cawapres 2024 yang melibatkan perwakilan tiga pasangan calon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Yang mengusulkan perubahan format itu adalah perwakilan dari paslon Amin (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), bukan kami,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Hal senada disampaikan Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid.

Nusron mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran siap berdebat dengan format apa pun yang ditentukan sesuai aturan, sembari tetap berpegang pada kampanye yang riang gembira.

“Secara prinsip, paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU. Apa pun format yang ditentukan,” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Senin.

“Misal debat antara Cak Imin (Muhaimin Iskandar), Mas Gibran, dan Pak Mahfud MD dengan Bahasa Inggris dan tanpa bawa teks-pun, kami siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu,” tutur Nusron.

Baca juga: Pertanyakan Format Debat Cawapres yang Diubah, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Koordinasi dengan DPR?

Sebelumnya, KPU RI mengungkap alasan mengubah format debat capres-cawapres berbeda dari Pilpres 2019.

Pada Pilpres 2019, 5 kali debat capres-cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus cawapres, 2 kali khusus capres, dan 2 kali dihadiri capres-cawapres.

Pada Pilpres 2024, sesuai UU Pemilu, ada 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Saat debat capres, cawapres turut mendampingi pasangannya. Demikian halnya saat debat cawapres.

Baca juga: KPU Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Setara Institute: Kemunduran dan Rugikan Pemilih

Pembedanya hanya proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat capres atau debat cawapres.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan, ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).


Komisioner KPU RI Idham Holik membantah bahwa hal ini berarti pihaknya meniadakan debat capres maupun debat cawapres.

"Justru KPU menampilkan yang lebih baik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jauh lebih utuh. Jadi di setiap debat itu, tergantung pada, debat kali ini untuk debat siapa? Kalau itu debatnya capres, maka aktor utamanya capres. Kalau debat cawapres, maka aktor utamanya adalah cawapres," kata Idham.

"Kita mesti ingat, yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah calon dwitunggal," ucap Idham.

Baca juga: Pertanyakan Format Debat Cawapres yang Diubah, TPN Ganjar-Mahfud: Sudah Koordinasi dengan DPR?

Idham mengatakan, konsep debat yang sejauh ini diberitakan masih berupa rencana hasil rapat dengan tim pasangan capres-cawapres pada Rabu (29/11/2023) dan akan dimatangkan dalam rapat lanjutan beberapa waktu ke depan bersama tim pasangan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com