JAKARTA, KOMPAS.com - Babak baru soal polemik debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) terungkap.
Terkuak bahwa model debat cawapres didampingi capres, pun sebaliknya, memang merupakan salah satu rancangan KPU RI yang akhirnya beroleh persetujuan 2 timses, yakni Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Rabu (29/11/2023), KPU RI menggelar rapat bersama perwakilan tim sukses (timses) capres-cawapres terkait debat Pilpres 2024. Sejumlah pimpinan KPU RI hadir, termasuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Baca juga: Saling Tuding Kubu Anies-Imin Vs Prabowo-Gibran soal Debat Cawapres
Pertemuan itu diawali paparan KPU RI soal konsep debat yang mereka siapkan, mengacu pada Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 terkait debat.
Sebelumnya, KPU juga sudah menerbitkan Keputusan Nomor 1622 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis pelaksanaan debat Pilpres 2024.
Pada pokoknya, ketentuan di atas menyebutkan bahwa debat "dihadiri oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden".
Setelah pemaparan oleh KPU, masing-masing timses menanggapi paparan KPU soal konsep dan produk hukum yang melatari teknis pelaksanaan debat tersebut.
Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), salah satunya diwakili Wakil Kapten Nihayatul Wafiroh, mendapat kesempatan pertama menanggapi sebagai kandidat nomor urut 1.
TKN Prabowo-Gibran, ketika itu dipimpin Ketua Dewan Pakar Burhanuddin Abdullah, mendapat giliran kedua menanggapi selaku kandidat nomor urut 2.
Keduanya menanggapi, sesuai frasa dalam ketentuan KPU di atas, maka capres-cawapres harus hadir bersamaan dalam debat, meski debat itu ditujukan khusus untuk salah satu saja.
"Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Pak Burhan menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin di atas," kata anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, dalam keterangannya kemarin.
Baca juga: Kaesang: Dari Saya Pribadi Ingin Ada Debat Cawapres Tunggal
Sementara itu, Nihayatul membantah dirinya mengusulkan penghapusan debat cawapres sebagaimana misinformasi yang beredar.
Pihaknya hanya mengusulkan agar capres-cawapres selalu datang bersamaan dalam setiap debat, sebab kehadiran capres-cawapres secara bersamaan dianggap penting.
"Bukan menghilangkan debat cawapres," ujar kader PKB yang akrab disapa Ninik itu melalui keterangan tertulis, kemarin.
Persetujuan dua timses terkait debat cawapres didampingi capres dan sebaliknya itu tak terlepas dari frasa "debat dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden" dalam ketentuan KPU.