Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Sangat Siap, Ingin Tahu Rasanya

Kompas.com - 04/12/2023, 18:33 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAA.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku siap jika harus menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat menyampaikan visi-misi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

Mulanya, seorang panelis bernama Charles bertanya apakah PKB siap menjadi oposisi jika kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Semua Kejahatan HAM di Masa Lalu Harus Diungkap

Mengingat, PKB menjadi partai politik (parpol) koalisi pemerintah sejak pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Presiden Joko Widodo.

“Kalau seandainya kalah, mau enggak jadi oposisi yang kritis, konstruktif?” kata Charles.

“Oposisi itu pekerjaan mulia, oposisi itu orang mulia yang harus ada untuk mengontrol, meluruskan jalan supaya tidak salah,” ujar Muhaimin. 

Ia menuturkan, PKB tak masalah jika akhirnya harus berada di luar pemerintahan.

Justru, kata Muhaimin, PKB ingin merasakan posisi itu setelah hampir 20 tahun menjadi parpol koalisi pemerintah.

“Jadi, saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya,” kata dia.

Baca juga: Muhaimin Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN

Ia menceritakan, saat ini PKB kerap dianggap sebagai oposisi setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Padahal, sebelumnya PKB sempat tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

“Jadi itulah faktanya, yang perlu kita pahamkan, bahwa pada dasarnya, oposisi itu pekerjaan penting,” ujar Muhaimin. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com