Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Tak Ingin Beasiswa Hanya Untuk Universitas Negeri: Swasta Banting Tulang

Kompas.com - 02/12/2023, 16:10 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ingin pemerintah juga membantu dan memperhatikan universitas swasta.

Jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia ingin program beasiswa dari pemerintah tak hanya berlaku di universitas negeri, tapi juga universitas swasta.

“Kalau yang (universitas) negeri, memang menjadi bagian internal dari pemerintah. Tapi yang swasta ini yang banting tulang,” ujar Muhaimin di Universitas Muhammadiyah Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Pede soal Debat Cawapres, Anies: Muhaimin Punya Pengalaman Luar Biasa

Baginya, mahasiswa dan anak muda Indonesia memiliki potensi yang begitu besar. Proses itu terjadi karena peran universitas baik negeri maupun swasta.

Maka, pemerintah harus bersikap adil dengan memberikan fasilitas yang setara antar keduanya.

Sebab, menurut Muhaimin, anggaran pendidikan pemerintah cukup untuk meningkatkan kualitas universitas di Indonesia.

“Nah yang keseimbangan itu menjadi prioritas. Jadi, anggaran kita ada. Potensi kita besar tidak hanya (universitas) negeri,” ucapnya.

Baca juga: Ajak Mahasiswa Berpikir Besar soal Indonesia, Muhaimin: Kalau Pikirkan Diri Sendiri Nanti Gaji Pas-pasan

Adapun, salah satu program andalan Anies Baswedan dan Muhaimin adalah peningkatan mutu pendidikan.

Mereka ingin membebaskan sekolah dan universitas swasta dari Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Alasannya, sekolah dan kampus adalah tempat untuk mendidik anak-anak bangsa. Tak seharusnya dibebankan kembali dengan pajak.

"Kenapa, tanpa ada kampus swasta, tanpa sekolah swasta kita tak cukup menyekolahkan anak-anak Indonesia. Cara negara membayar balik adalah PBB untuk sekolah, kampus dan semua sifatnya sosial, termasuk rumah sakit sifatnya sosial semua itu nol PBB-nya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com