KPK Bidik Wamenkumham dengan Pasal TPPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dugaan korupsi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy.

Adapun Eddy ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatannya sebagai Wakil Menteri.

“Kami pasti akan kembangkan lebih lanjut pada dugaan pencucian uangnya ke sana,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2023).

Baca juga: Wamenkumham Eddy Hiariej Bungkam Usai Diperiksa KPK 6 Jam

Ali mengatakan, KPK tidak hanya menuntaskan penanganan pidana pokok korupsi dengan menjerat para pelaku.

Menurut dia, dalam mengusut suatu perkara, KPK selalu mengejar aliran dana terkait TPPU para pelaku untuk memulihkan keuangan negara.

“Salah satu yang bisa kami lakukan adalah menerapkan TPPU,” ujar Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut mengatakan, KPK akan menyusun data saksi-saksi yang keterangannya dibutuhkan.

Kesaksian dari mereka diperlukan untuk membuktikan setiap unsur pasal yang disangkakan baik terkait dugaan suap maupun gratifikasi.

Baca juga: Wamenkumham Eddy Hiariej Penuhi Panggilan KPK

Ia meminta publik menunggu siapa saja saksi yang akan dipanggil tim penyidik dalam waktu kedepan.

“Jadi ditunggu saja saksi-saksi siapa saja nanti yang akan dipanggil karena yang pasti setiap pemanggilan saksi kami informasikan pada masyarakat melalui teman-teman,” tutur Ali.

KPK menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, pihaknya telah menandatangani surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) perkara Eddy Hiariej.

“Pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2023).

Menurut Alex, sprindik itu diterbitkan dengan penetapan empat orang sebagai tersangka.

“Dari pihak penerima tiga pemberi satu,” ujar Alex.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan IPW terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Baca juga: KPK Duga Ada Pengurusan Terselubung dalam Dugaan Suap dan Gratifikasi Wamenkumham

Dalam laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha berinisial Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum.

Baru-baru ini, KPK menyatakan telah menggeledah rumah salah satu tersangka dalam perkara ini dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Eddy.

Selain itu, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan status hukum Eddy kepada Presiden Joko Widodo.