Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kesepakatan menaikkan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dana pinjaman sudah dihitung oleh pemerintah.

Menurutnya, alutsista yang akan dibeli pun sudah dibahas bersama.

"Enggak apa-apa, kan kalau keputusan rapat sudah boleh," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Ya pasti sudah dihitung, waktu dan jumlahnya pasti sudah dihitung. Kan ada Menteri Keuangan yang paham itu. Sudah, (alutsista) sudah dibahas," katanya lagi.

Baca juga: Menkeu Jelaskan Alasan Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Naik

Adapun kenaikan anggaran belanja alutsista ini terungkap saat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan soal pembahasan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/11/2023) sore.

Sri Mulyani ikut hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, rapat menyepakati kenaikan anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Pertemuan dengan Menhan membahas belanja alutsista dari pinjaman luar negeri. Diketahui Kemenhan (Kementerian Pertahanan( anggarannya adalah anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) seperti hari ini. Namun, Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Untuk tahun 2020 - 2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden 20,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi 25 miliar dolar AS," ujarnya lagi.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Bogor: Sepakati Kenaikan Anggaran Belanja Alutsista

Sri Mulyani lalu menjelaskan alasan disepakatinya kenaikan anggaran belanja alutsista oleh pemerintah.

Menurutnya, kenaikan karena kondisi alutsista yang dimiliki Indonesia dan potensi ancaman, serta peningkatan dinamika geopolitik.

"Kebutuhannya memang disampaikan Kementerian Pertahanan, menganggap kebutuhan sesuai kondisi alutsista. Dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," katanya.

"Dan di sisi lain masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," ujar Sri Mulyani melanjutkan.

Baca juga: TNI Dinilai Lebih Butuh Modernisasi Alutsista Ketimbang Penerapan AI