Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momen Ganjar "Permisi" ke Bawaslu karena Janji Bangun Puskesmas untuk Warga Desa di Merauke

Kompas.com - 29/11/2023, 07:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

MERAUKE, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bercerita bahwa dirinya ingin membantu pembangunan puskesmas pembantu (Pustu) di wilayah terluar Indonesia, salah satunya di Merauke.

Itu terjadi saat menyampaikan orasi di Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Saat bercerita, ia kemudian bertanya apakah ada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang turut hadir memantau acara kali ini.

Salah seorang petugas Bawaslu mengacungkan jarinya. Ia kemudian dipanggil Ganjar untuk maju ke depan.

Baca juga: Kampanye Pertama di Merauke dan Sabang, Ganjar: Yang Pinggir Mesti Diprioritaskan

"Boleh datang ke sini enggak, kakak? Ini cara sat-set-sat-set saya tapi harus konsultasi biar enggak salah benar ya, setuju?" kata Ganjar di hadapan masyarakat Desa Waninggap Nanggo.

Menurut Ganjar, ia harus bertanya terlebih dulu kepada Bawaslu sebelum bertindak membantu membangun puskesmas pembantu (pustu).

Sebab, ia menyadari bisa saja ada tudingan kepadanya tentang politik uang atau money politic.

"Umpama saya mencarikan orang-orang yang bisa membantu untuk membuatkan pustu di kampung. Apakah itu money politic?" ujarnya.

"Beliau sekarang membutuhkan membangun gedung atau bangunan untuk kesehatan. Kalau saya mencarikan dukungan atau orang-orang agar kemudian di kampung ini dibangun rumah kesehatan apakah itu termasuk money politic?" lanjut dia.

Baca juga: Serba-serbi Hari Pertama Kampanye Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud

Setelah itu, petugas Bawaslu tersebut menjawab bahwa hal itu tidak melanggar aturan.

Asalkan, jelas dia, tujuan pembangunan itu tidak merugikan pihak lain, tetapi bermanfaat bagi masyarakat.

"Selagi tidak merugikan pihak lain, itu sah-sah saja," tegas petugas yang tak diketahui namanya ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com