Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Anies: Berapa Banyak yang Belum Muncul ke Permukaan?

Kompas.com - 27/11/2023, 12:01 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung isu pakta integritas Pj Bupati Sorong yang berjanji akan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.

Ia menyebut pakta yang ditemukan itu sebagai tanda-tanda kecurangan yang harus diberi sanksi tegas.

"Kita kan enggak tau ada berapa banyak lagi yang seperti itu ada, (tapi) tidak muncul ke permukaan, nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan sanksi yang tegas sehingga tidak kemudian (menjadi) sesuatu yang dianggap boleh," ujar Anies saat ditemui di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Baca juga: Bawaslu Ungkap Ada Dugaan Pelanggaran Pj Bupati Sorong Terkait Pakta Integritas Menangkan Ganjar

Sebab itu, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024, ia meminta agar pimpinan lembaga dan badan bisa bersikap tegas pada anggotanya yang mencoba berbuat kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Kita-kita semua yang pernah berada di dalam posisi memimpin pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan jalan lurus, tapi ada satu anak buah, satu dua yang memilih belok, memilih belok kanan milih belok kiri. Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap boleh dikerjakan," ucap Anies.

"Kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh seluruh jajaran aparatur penegak hukum, dan kami berharap bahwa di dalam pelaksanaannya ada keseriusan di dalam mendisiplinkan," ucapnya.

Baca juga: Kabinda Papua Barat Dirotasi Usai Ramai Pakta Integritas Dukung Ganjar

Menurut Anies, pimpinan tertinggi perlu turun tangan agar bawahan mereka tidak menyimpang dari pakta netralitas dan integritas yang ditandatangani hari ini.

"Kami berharap kalau ada yang belok kanan belok kiri segera ditegur segera diluruskan segera didisplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan, bukan sekadar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu dilaksanakan sampai ke bawah, sampai semua yang terlibat," tuturnya.

Menurut Anies, netralitas dan integritas Pemilu bukan sekadar pakta yang ditandatangani, tetapi harus disesuaikan dengan perilaku sehari-hari di lapangan.

"Konsisten di tempat paling ujung itu yang paling penting," ujarnya.

Baca juga: Ada Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Mahfud: Itu Terbit Sebelum Resmi Capres

Dokumen pakta integritas yang dimaksud beredar usai KPK menangkap Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Pakta integritas itu berisi pernyataan bahwa Yan Piet Moso siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Adapun pakta integritas itu ditandatangani langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban, pada Agustus 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com