Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Coba Dekati Amin Diduga akibat Mesin Politik Ganjar-Mahfud Belum Optimal

Kompas.com - 27/11/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikhtiar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membuka komunikasi dengan kubu rival, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), diperkirakan dampak dari mesin partai yang belum efektif.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, taktik itu memperlihatkan sebenarnya secara institusional, koalisi pengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dipimpin PDI-P tertekan di tengah penurunan elektabilitas kandidat mereka usung.

Selain itu, dia menilai kubu PDI-P belum bisa mengimbangi narasi yang diusung kubu Amin ataupun capres-cawapres nomor urut 03 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Sikap Dingin Nasdem Tanggapi PDI-P yang Ingin Komunikasi karena Merasa Senasib Dapat Tekanan

"Penurunan elektabilitas secara signifikan karena belum optimalnya mesin politik partai dalam menciptakan narasi baru di tengah wacana perubahan yang digaungkan Anies-Muhaimin dan Keberlanjutan yang dibawa Prabowo-Gibran," kata Agung saat dihubungi pada Minggu (26/11/2023).

Di sisi lain, Agung juga menilai terjadi kurang koordinasi di internal kubu Ganjar-Mahfud. Dia mencontohkan soal isu kritik penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana Ganjar dan Mahfud memberikan pernyataan yang seakan bertolak belakang.

"Mengemuka disharmoni dan miskoordinasi duet Ganjar-Mahfud saat merespon isu-isu aktual soal hukum," ujar Agung.

"Misalnya ketika Ganjar memberikan penilaian skor 5 di bidang hukum yang notabene Menteri Hukum dan HAM berasal dari kader PDI-P dan cawapresnya adalah seorang Menko Polhukam," sambung Agung.

Baca juga: Didekati PDI-P, Nasdem: Kubu Anies Tak Berkoalisi dengan Semangat Kemarahan


Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai tekanan politik yang mereka alami semakin banyak menjelang Pilpres dan Pemilu 2024.

Hasto juga sempat menyinggung soal netralitas aparat dalam peta persaingan Pilpres 2024. Maka dari itu dia mengeklaim PDI-P mencoba berkomunikasi dengan kubu Amin.

"Cukup banyak (tekanan yang muncul). Kita menyepakati dengan Amin juga, (adanya) penggunaan suatu instrumen hukum, instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan Amin, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto pada 18 November 2023.

Tekanan-tekanan itu, menurut Hasto, meliputi penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta intimidasi terhadap tim sukses. Namun, klaim Hasto mengenai komunikasi itu dibantah oleh kubu Anies-Cak Imin.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Mengaku Dapat Cerita dari Hasto, Ada Intelijen Datangi Acara PDI-P di Palu

Menanggapi pernyataan PDI-P, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyarankan supaya partai berlambang banteng bermoncong putih itu tegar dalam menghadapi tekanan politik.

"PDI-P kan partai yang sudah sangat tua, sudah sangat berpengalaman terbiasa menghadapi sesuatu, harusnya jangan cengeng dong," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

"Jadi, sekali lagi bahwa Koalisi Perubahan itu tidak akan pernah membangun koalisi yang semangatnya kemarahan dan kebencian," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com