Calon Hakim "Ad Hoc" Ternyata Caleg PSI, DPR Hentikan Uji Kelayakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) Manotar Tampubolon diusir saat sedang mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Manotar diusir Komisi III DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik (parpol) sekaligus menjadi caleg.

Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi III DPR.

"Judulnya proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujar Manotar.

Baca juga: 5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian KY, Ini Latar Belakangnya

Usai Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Dari data yang kami dapat, bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetap kan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu. Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi dianggap job seeker gitu," kata Nurdin.

Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi.

"Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu, Pak," kata Manotar.

Namun, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas.

Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi.

"Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi III nanti," jelas Arsul.

Baca juga: 63 Calon Hakim Agung dan 21 Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Lolos Seleksi Administrasi

"Saya pikir ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana," timpal Nasir.

"Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum?" tanya Sahroni menengahi.

Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI.