Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Ganjar-Mahfud, Ketum PP Muhammadiyah Titip Tak Ada Undang-Undang Dibuat Kilat

Kompas.com - 23/11/2023, 11:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir berpesan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, agar tidak ada lagi undang-undang yang dibuat secara kilat.

Hal ini disampaikan Haedar saat membuka acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang diikuti Ganjar dan Mahfud di Kampus Univeristas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/21/2023).

"Jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian diputuskan dalam tempo yabg sesingkat-singkatnya, itu saja ruang awal yang kami inginkan," kata Haedar, Kamis.

Haedar mengungkapkan, selama ini ada sejumlah undang-undang yang pembentukannya mengalami tarik ulur tetapi pada akhirnya tidak mengandung aspek-aspek yang diaspirasikan masyarakat maupun organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: 78 Tahun Merdeka, Masih Ada Stagnasi dan Penyimpangan Cita-Cita Para Pendiri Bangsa

Menurutnya, hal itu dikarenakan pembentukan undang-undang di DPR dikendalikan oleh olirgarki yang bakal menjadikan apa pun undang-undang yang sesuai kepentingan mereka.

Padahal, Haedar mengatakan, pembentukan undang-undang semestinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat, bukan segelintir kepentingan.

"Di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya kun fayakun, setiap undang-undang yang dikehendaki apa pun jadi. Tidak peduli suara Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat, padahal kita berkehendak dengarlah kami karena yang kami suarakan betul-betuk demi kepentingan bangsa dan negara," kata Haedar.

Baca juga: Soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud Melorot, TPN Sebut Jadi Rujukan Siapkan Strategi

Lebih lanjut, Haedar berpesan kepada Ganjar-Mahfud untuk tetap mematuhi dan tidak menyalahgunakan konstitusi apabila kelak mendapat amanat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami percaya dua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanah dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak akan menyalahgunakannya," kata Haedar.

"Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa, jangan bikin janji-janji yang nanti di luar kemampuan," ujarnya lagi.

Sebelumnya, dialog terbuka telah dilakukan bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Akan Tonjolkan Isu Ekonomi dan Kepastian Hukum Saat Kampanye

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com