Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blak-blakan Adik Prabowo soal Dugaan Korupsi Rp 51 Triliun di Kemenhan yang Tak Dilaporkan

Kompas.com - 19/11/2023, 07:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, berbicara blak-blakan mengenai dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) senilai Rp 51 triliun.

Dugaan korupsi yang dimaksud terkait kontrak pembelian senjata yang di-mark up, di mana harga senjatanya dinaikkan ke angka yang jauh lebih tinggi.

Hanya saja, kasus dugaan korupsi di Kemenhan ini diduga tidak dilaporkan ke aparat berwenang.

Baca juga: Prabowo Disebut Telah Libatkan BPK dan KPK untuk Cegah Korupsi di Kemenhan

Pengamat pun mendorong agar kasus dugaan korupsi yang diungkap adik Prabowo ini segera direspons oleh polisi, KPK, maupun Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jika tidak, maka publik akan bertanya-tanya mengapa aparat tidak bergerak mengenai dugaan korupsi ini, terutama yang mengungkapkannya adalah Hashim Djojohadikusumo.

Mengapa tak dilaporkan?

Hashim Djojohadikusumo merespons ketika ditanya alasan tidak melaporkan dugaan korupsi di Kemenhan kepada pihak berwajib.

Ia menyebutkan, perihal dugaan korupsi yang dia sampaikan sebenarnya bukan hal baru.

Sebab, ia sudah pernah menyampaikan pada 2020 di media. Hanya saja, menurut Hashim, pernyataannya saat itu tak diperhatikan.

"Ya saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru. Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu, saya sudah ungkapkan itu tiga tahun lalu," ujar Hashim di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi di Kemenhan, Adik Prabowo: 3 Tahun Lalu Saya Ungkap tetapi Diabaikan

"Tapi ternyata dari banyak pengamat itu tidak diperhatikan atau diabaikan gitu," lanjut dia.

Hashim mengatakan, pernyataannya waktu itu disampaikan di Kompas TV pada pertengahan 2020.

Tepatnya sekitar bulan Juli atau Agustus.

"Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan gitu. Jadi itu bukan hal baru," tegas Hasyim.

"Saya kira sudah lah. Sudah. Kan saya sudah sebut kan. Ada senapan, ada senapan tertentu, ada proyek tertentu. Ternyata ya ada proyek begitu," lanjut dia.

Baca juga: Ditanya Kenapa Dugaan Korupsi Kemenhan Tak Dilaporkan, Begini Kata Hashim Djojohadikusumo

Komitmen Prabowo berantas korupsi

Hashim menjelaskan, sejak awal, Prabowo berkomitmen memberantas korupsi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com