Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utut Adianto Jadi Ketua Panja Netralitas TNI

Kompas.com - 13/11/2023, 13:30 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P DPR RI Utut Adianto didapuk menjadi ketua panitia kerja (panja) netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, pembentukan panja merupakan langkah nyata DPR untuk mengawasi profesionalitas TNI di kontestasi pemilu mendatang.

“Kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut, beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota komisi I,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Baca juga: Komisi I DPR Bentuk Panja Khusus Awasi Netralitas TNI di Pemilu 2024

Ia mengungkapkan, pembentukan panja sudah dilakukan pada 8 November 2023.

Awalnya, panja memang disiapkan untuk mengawasi netralitas semua lembaga negara yang menjadi mitra Komisi I DPR.

Namun, karena netralitas TNI menjadi perhatian khusus, akhirnya dibentuklah panja khusus untuk memberikan pengawasan.

“Untuk TNI karena memang kemarin banyak dari media yang mengangkat ini, jadi kita buatkan khusus,” sebut dia.

Baca juga: Calon Panglima Agus Subiyanto Bakal Beri Buku Saku untuk Prajurit, Guna Pastikan Netralitas TNI

Meutya menuturkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekaligus calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyetuju panja tersebut.

Baginya, panja ini menjadi jawaban atas kekhawatiran sejumlah pihak terkait netralitas TNI pada Pemilu 2024.

“Dan beliau sebelum fit and proper sudah menyatakan siap, Seluruh fraksi juga menyatakan siap untuk mengawal, dan insya Allah ini menepis kekhawatiran semua,” imbuh dia.

Baca juga: Beredar Fotonya Bersama Sejumlah Anggota TNI, Gibran: Itu Sudah Lama Sekali

Sebelumnya, Agus menyampaikan bakal memberikan buku saku pada seluruh prajurit TNI sebagai pedoman menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Ia mengingatkan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit dilarang terlibat dalam politik praktis.

“Kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com