Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Ada Aroma Kuat Aparat Negara Kehilangan Netralitas Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 11/11/2023, 17:08 WIB
Singgih Wiryono,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, ada aroma kuat aparat negara mulai kehilangan netralitas jelang Pemilu 2024.

"Kami memang tidak berani menuduh, tetapi aroma (kehilangan netralitas) itu sangat kuat dan itu publik sudah tahu, di bawah juga sudah tahu," kata Jazilul saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

"Ada aparat yang berat sebelah, sebenarnya sudah mulai," sambung dia. 

Baca juga: Profil PKB: Suara NU, Sosok Gus Dur, dan Kepemimpinan Cak Imin Kini

Jazilul mengatakan, tindakan tidak netral dari aparat negara terlihat dari beberapa kasus pencopotan baliho calon presiden dan acara politik yang mulai dilarang.

Ia menyebut, ada laporan beberapa kiai yang mau berceramah diminta untuk membatalkan karena terafiliasi dukungan capres terrtentu.

"Mungkin (ketidaknetralan) tidak ada (dalam) instruksi dari pusat ya, mungkin inisiatif masing-masing, tapi itulah yang disebut bias kekuasaan," katanya.

Jazilul juga menyebut, Koalisi Perubahan sendiri merasakan beberapa peristiwa penolakan yang dilakukan oleh aparat negara.

"Pak Muhaimin waktu ke Tanah Laut (Kalimantan Selatan) sama (ketika) kita buat acara Pak Anies di Bandung juga tidak diizinkan," ucapnya. 

Baca juga: Jenderal Agus Subiyanto Jamin Netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024

"Kejadian-kejadian semacam ini publik juga harus tahu dan aparat harus berpihak yang adil," lanjut dia.

Pria yang akrab disapa Guz Jazil ini sedang menginventarisasi kasus serupa untuk membuka kesadaran mayarakat dan aparat negara.

Hal senada juga disinggung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pidato HUT Ke-12 Partai Nasdem.

"Hari-hari ini kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan," ujarnya.

Surya mengatakan, upaya menyeret negara dan aparaturnya pada kepentingan politik praktis melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara.

"Kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemoohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab," imbuhnya. 

Baca juga: Alissa Wahid Berharap Jokowi Jaga Netralitas pada Pemilu 2024

Surya mengatakan, negara kini telah mengalami penurunan kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah akibat penyeretan aparat.

Hal ini yang menyebabkan rakyat, kata Surya, mengalami kesulitan menempatkan kepercayaan kepada sosok selain pemerintah.

"Hari ini akan mudah sekali kita temui rakyat yang merasa cukup memerintah dirinya sendiri, saat ini kita berada di tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com