PSI Memang Beda, Muda tapi Pro-Status Quo

BIASANYA partai politik baru lahir sebagai antitesis dari kekuasaan yang sedang berkuasa karena adanya sumbatan politik di dalam jejaring kekuasaan yang menopang Istana penguasa, lalu menyebabkan kemandegan jalur aspirasi dari bawah ke atas.

Atau partai baru juga bisa lahir di saat terjadi kekosongan kekuasaan yang membutuhkan kontestasi kompetitif untuk mengisinya.

Sehingga bermunculan berbagai kekuatan baru dalam bentuk partai politik yang mengklaim diri sebagai perwakilan dari berbagai aspirasi yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian, di saat kekuasaan baru terbentuk, namun dirasa masih belum mampu menyelesaikan masalah yang ada di satu sisi dan dianggap belum membereskan proses transisi demokrasi di sisi lain, lalu muncul beberapa partai politik baru lainnya, yang pada tataran kefiguran, sebenarnya masih dimotori oleh tokoh-tokoh lama.

Pada logika pertama, kita pernah menyaksikan kelahiran dan sepak terjang Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai bukti nyata.

Partai besutan Budiman Soedjatmiko dan Andi Arief cs tersebut adalah partai yang lahir beberapa waktu sebelum Presiden Soeharto lengser, karena anak muda tersebut menganggap telah terjadi sumbatan aspirasi politik di dalam sistem politik yang dibangun oleh Soeharto.

Walhasil, partai politik yang kerap dilabeli sebagai partai kiri oleh rezim Orde Baru tersebut benar-benar harus merasakan pahitnya beroposisi nonparlementer terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa.

Setelah kejatuhan Soeharto, logika kedua berlaku, di mana partai-partai baru lainnya muncul untuk ikut berlaga dalam kontestasi konstitusional untuk menentukan kekuatan baru pengganti rezim lama yang telah tumbang.

Kita ketahui kemudian lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS – Partai Keadilan Sejahtera), Partai Bulan Bintang (PBB), dan beberapa partai gurem lainnya.

Namun dalam perjalanannya, partai-partai yang lahir dengan logika kedua belum mampu menghadirkan konsolidasi ekspektasi publik di dalam kebijakan-kebijakannya.

Pelengseran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden yang terpilih pascapemilihan 1999 menjadi titik balik bahwa ternyata tokoh-tokoh yang dinaikkan ke puncak kekuasaan belum bisa bersepakat dalam berbagai persoalan kebangsaan.

Maka lahir pula kemudian Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, lalu Partai Nasdem. Rerata tokoh sentralnya adalah tokoh-tokoh lama yang pernah eksis berperan besar di dalam salah satu partai lama.

Dalam tahun-tahun selanjutnya, setelah proses demokratisasi semakin mendalam, beberapa model kelahiran partai politik baru mulai muncul.

Setelah Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 10 tahun, lalu partai oposisi ketika itu, PDIP dan koalisi, berhasil mengantarkan kadernya ke puncak kekuasaan, lalu beberapa pembelahan kepentingan politik mulai menajam lagi.

Konglomerat Hary Tanoesoedibjo merealisasikan ketidakpuasan politiknya dengan mendirikan partai politik baru, bernama Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Beliau yang sempat lompat sana lompat sini, akhirnya memberanikan diri untuk membangun partai politik sendiri, didukung jejaring media MNC Group yang cukup gigantis, untuk memperjuangkan kepentingannya.

Berdirinya Partai Perindo sangat bisa dipahami oleh publik. Tokoh sentralnya terbilang sangat "kaya", masuk kategori elite ekonomi nasional, punya kapasitas yang mumpuni untuk bergaul di kalangan elite lainnya, baik elite politik maupun elite ekonomi lainnya.

Jika kemudian beliau berhasil mendirikan Partai Perindo, maka dianggap sangat biasa saja oleh berbagai kalangan publik.