PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Cerminan "Neo Orde Baru", Elite Gerindra Pasang Badan

JAKARTA, KOMPAS.com -PDI Perjuangan menyerang pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Pasangan tersebut disebut sebagai neo orde baru (orba). 

PDI-P beranggapan Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dianggap melanggengkan dinasti politik untuk terjadi di Indonesia.

Maka dari itu, PDI-P memastikan bahwa pasangan calon yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan terus memperkuat demokrasi.

Di sisi lain, Partai Gerindra selaku salah satu pihak yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran membantah Prabowo-Gibran merupakan cerminan neo Orde Baru.

Gerindra justru melihat pasangan Prabowo-Gibran sebagai new reformasi.

Bahkan, Gerindra yakin Prabowo pasti hanya akan merespons dengan jogetan saja untuk membalas tudingan-tudingan seperti itu. 

PDI-P tuding Prabowo-Gibran Neo Orde Baru

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat menilai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan dari "neo orde baru".

Djarot pun mengajak parpol koalisi pengusung Ganjar-Mahfud MD untuk bergerak menghadapi "neo orde baru" tersebut.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua DPP PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

"PDI Perjuangan mengajak seluruh parpol pengusung, relawan, dan simpatisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bergerak semakin masif menggalang kekuatan rakyat bagi pemimpin visioner, berpengalaman, jujur dan mampu menciptakan terang keadilan bagi semua orang," tegas dia.

Baca juga: PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Cerminan Neo Orde Baru

Menurut Djarot, kemenangan dalam pemilihan presiden (pilpres) dimulai dari rakyat fokus bergerak di akar rumput.

Sebab, rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi syarat batas usia capres dan cawapres., rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi syarat batas usia capres dan cawapres.

Selain itu, rakyat juga bereaksi keras atas mobilisasi aparat yang menurunkan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD.

Baca juga: Babak Baru Sentilan PDI-P, Diprediksi Akan Habis-habisan Hadapi Gibran

“Spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang demi ambisi kekuasaan, dan cinta terhadap keponakan, lalu MK dikebiri, dan demokrasi pun mati," tutur Djarot.