Aktivis HAM Temukan Bukti Baru Dugaan Keterlibatan 3 BUMN RI di Perang Ukraina

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar sejak 2017 sekaligus mantan Jaksa Agung, Marzuki Darusman menyampaikan kemungkinan Indonesia terlibat secara tidak langsung dalam perang Rusia-Ukraina.

Kemungkinan ini berkaitan erat dengan dugaan suplai senjata dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI ke junta militer Myanmar. Adapun tiga BUMN tersebut, meliputi PT Pindad, PT PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

Marzuki menyatakan, dugaan keterlibatan ini bisa dilihat dari informasi terbuka, yaitu situs militer Ukraina, Militarnyi.

Berdasarkan penelusuran ke situs https://mil.in.ua tersebut, Rusia dikabarkan menggunakan amunisi artileri dari Myanmar pada Juli 2023 berupa mortir 120 mm. Sebagian besar tanda pada amunisi telah terhapus, tetapi peluru mortir 120ER dapat diidentifikasi karena bentuk sirip yang spesifik, tanda sisa, dan sekring.

Baca juga: Marzuki Darusman Audiensi dengan Komnas HAM soal Dugaan 3 BUMN Suplai Senjata ke Myanmar

"Website itu menyampaikan begini, bahwa Myanmar mengekspor mortir 120 mm ke Rusia untuk digunakan di perang Ukraina. Itu berarti Myanmar diringankan untuk tidak memproduksi senjata lainnya yang dia peroleh dari transaksi dengan Pindad misalnya," kata Marzuki saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

"Jadi kita terlibat di Myanmar, terlibat di Ukraina itu. Itu bisa dicari di website. Bulan Juli," imbuh Marzuki.

Adapun saat ini, pihaknya telah melakukan audiensi dengan Komnas HAM terkait keterlibatan badan usaha pelat merah tersebut.

Marzuki tidak memungkiri, suplai senjata kepada junta militer memang baru sebatas dugaan. Namun, hal ini perlu diselidiki lebih lanjut lantaran bukti-bukti terbuka mengarah ke sana.

"Ini tentu sesuatu yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut karena bersangkutan dengan satuan usaha Indonesia dalam transaksi persenjataan, dan berlawanan dengan resolusi PBB mengenai pembatasan dan pelarangan perdagangan senjata dengan Junta Militer di Myanmar," ucapnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah Desak Komnas HAM Usut Dugaan 3 BUMN Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar

Marzuki menyampaikan, bukti-bukti yang didapatkan sudah diserahkan kepada Komnas HAM. Termasuk kata dia, bukti baru yang dia temui berupa pameran mini pada tanggal 1-3 Agustus 2023 di salah satu hotel di Jakarta.

Mengacu pada situs resmi PT Pindad, memang telah dilaksanakan mini exhibition ASEAN Defence Senior Official's Meeting (ADSOM) dan ADSOM-plus pada 1-3 Agustus 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Sekjen Kemhan RI, Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto bersama delegasi negara ASEAN dan negara mitra pun meninjau produk unggulan PT Pindad. Diketahui, PT Pindad tergabung dalam booth bersama BUMN holding industri pertahanan, DEFEND ID, menampilkan SS2 V5 A1, SS2 V4 A1, SS2 V4 HB, PM3, SS Blackout, AM 1, dan mock up amunisi berbagai kaliber.

Dalam situs juga disebut, ADSOM dan ADSOM-plus 2023 merupakan pertemuan rutin tahunan antar pimpinan tinggi Kemhan di kawasan ASEAN, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM) yang akan diselenggarakan November 2023.

Kegiatan ini diikuti 10 negara ASEAN meliputi Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam serta 8 negara mitra wicara meliputi Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Rusia.

"Jadi perdagangan senjata itu setelah keluarnya resolusi PBB dan setelah kudeta masih berlangsung. Karena itu pameran yang dilakukan oleh Pindad itu bulan Juli 2023. Dengan demikian ini sudah lama berlangsung dan tidak diketahui. Dengan demikian Pindad baik langsung maupun tidak langsung, terlibat di dalam penindasan rakyat Myanmar," jelas Marzuki.

Baca juga: 3 BUMN Dilaporkan Pasok Senjata ke Junta Militer Myanmar, Ini Respons Kemenlu