Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Audiensi dengan KPU, Dirjen HAM: Kami Ingin Pastikan Pemilu Berjalan Sejuk

Kompas.com - 13/10/2023, 12:50 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).

Adapun pertemuan dua lembaga ini membahas Implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Dhahana Putra menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk tanggung jawab Ditjen HAM untuk memastikan penyelenggaran pemilu tahun depan berpedoman pada nilai-nilai HAM.

“Kami dari Ditjen HAM merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu dan menciptakan suatu pelaksanaan pemilu yang damai sejuk dan juga apa namanya menerapkan nilai-nilai pancasila. Itu yang kita harapkan ke depan,” kata Dhahana saat ditemui di Kantor KPU, Jumat pagi.

Baca juga: Cak Imin Ungkap Rencana Pendaftaran ke KPU, Diawali Kunjungan ke Markas PKB, PKS, Nasdem

Dhahana mengatakan, pertemuan dengan KPU juga sebagai tindak lanjut nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kemenkumham dengan KPU pada tahun 2022.

Kemenenkumham, menurutnya, bakal memastikan penyelenggaraan pemilu ramah terhadap HAM bagi pemilih dan yang dipilih.

Ditjen HAM juga memiliki layangan pengaduan yang bakal menerima segala laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Cak Imin Bakal Periksa Kesehatan di Jakarta Hari Ini karena Jadi Syarat Pendaftaran Paslon ke KPU

Oleh sebab itu, Dhahana mengatakan, komunikasi dan kerja sama antar lembaga akan terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaran Pemilu 2024 berlandaskan nilai-nilai HAM.

“Kita akan menyuarakan kepada seluruh masyarakat bahwa mari bersama-sama melaksanakan hak pilihnya tapi tetap berlandaskan pada nilai pancasila dan juga kesejukan sebagai warga negara Indonesia,” kata Dhahana.

Adapun audiensi ini diterima langsung oleh Komisioner KPU Idham Holik beserta jajarannya. Pertemuan Ditjen HAM dan KPU digelar secara tertutup.

Sementara itu, untuk diketahui bahwa Pemilu tahun depan akan digelar pada 14 Februari 2024. Termasuk, pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: KPU: Parpol Penuhi Presidential Threshold tapi Tak Usung Capres Dilarang Ikut Pemilu Berikutnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com