Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

57,9 Persen Anak Indonesia Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, Kepala BKKBN: Ini Jadi Penyebab Stunting

Kompas.com - 10/10/2023, 13:23 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengatakan, sebanyak 57,9 persen anak-anak Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

“Oleh karena itu, tuberkulosis (TBC) dan penyakit-penyakit menular masih mewarnai, hingga membuat tergerusnya status nutrisi dan menjadi penyebab stunting (pada anak Indonesia)," katanya saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ilmu Kesehatan Anak–Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (9/10/2023).

Pada kesempatan itu, dr Hasto juga menyebutkan, variasi makanan bagi anak-anak Indonesia di kota masih lebih bagus daripada di daerah.  Adapun air susu ibu (ASI) eksklusif masih susah untuk mencapai 70 persen. 

“Oleh karena itu, kami meminta dukungan dari rekan-rekan semua supaya ASI eksklusif bisa mencapai 70 persen," ujar dr Hasto dalam siaran pers.

dr Hasto juga menyoroti kualitas keluarga dan mental emotional disorder di kalangan anak-anak dan remaja yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Maka dari itu, kata dia, BKKBN mengembangkan IBangga, yakni suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan dengan mengembangkan indikator ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. 

Baca juga: BKKBN Ajak Remaja Cegah Stunting Sejak Dini

“Ada hasilnya dan ini sudah masuk rencana pembangunan jangka panjang untuk dicapai targetnya, yaitu indeks pembangunan keluarga," jelasnya.

dr Hasto menambahkan, upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi dengan berbagai pihak telah menunjukkan hasil yang signifikan.

"Kalau kami lihat target yang diberikan Pak Presiden (Jokowi), yakni 14 persen pada 2024. Hari ini, stunting 21,6 persen harus turun 3,8 persen pada 2023 ini,” ujarnya. 

Dia berharap, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 akhir mencapai 18 persen atau 17,8 persen. Untuk balita diharapkan mencapai 21,6 persen, tetapi untuk anak usia di bawah dua tahun (baduta) mencapai 17,9 persen sehingga ada harapan. 

“Semua yang masih di atas 10 persen masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk kami bisa menurunkan stunting dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Jemaah Pesantren, Kepala BKKBN Sosialiasikan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Lebih lanjut, dr Hasto berpesan kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting Sumbar agar dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) segera direalisasikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

“Pentingnya realisasi penyerapan DAK BOKB tersebut sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dalam menurunkan stunting dan lainnya," katanya usai menjadi pembicara di IDAI di Kantor Perwakilan BKKBN Sumbar. 

Korelasi penyebab stunting

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati memaparkan hasil analisis korelasi faktor penyebab stunting terhadap kejadian keluarga risiko stunting.

Dia menyebutkan, terdapat korelasi sangat tinggi pada keluarga yang tidak mempunyai jamban, dan korelasi tinggi pada keluarga yang tidak memiliki sumber air minum layak.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com