57,9 Persen Anak Indonesia Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, Kepala BKKBN: Ini Jadi Penyebab Stunting

"Kami melakukan analisis kuadrat dari data stunting dengan capaian indikator kinerja utama,” ujarnya. 

Baca juga: Kepala BKKBN Sebut Fenomena Seks Bebas di Kalangan Remaja Berakibat Maraknya Pernikahan Dini

Fatmawati menjelaskan, pihaknya mendapatkan kabupaten/kota yang menjadi prioritas dan perhatian khusus untuk dilakukan intervensi dengan program kegiatan, seperti yang terlihat di analisis kuadrat stunting. 

“Kami coba melakukan analisis data dengan hasil bahwa penurunan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) sebesar 72,9 persen,” ujarnya. 

Kemudian, meningkatnya Angka Kelahiran Total (TFR) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prevalensi stunting sebesar 24,8 persen dan meningkatnya MCPR berpengaruh signifikan terhadap penurunan TFR sebesar 27 persen.

Fatmawati berharap, prevalensi stunting di Sumbar pada 2023 turun, karena pada 2021 sempat mencapai 23,5 persen, lalu pada 2022 naik menjadi 25,2 persen. 

“Sebanyak 12 kabupaten/kota yang turun dan 7 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan. Kami terus memaksimalkan sumber daya yang ada. Semoga pada 2023 ini prevalensi stunting di Sumbar mengalami penurunan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, selama 2022, terdapat 15 persen status pneumonia pada anak, terutama balita. 

Baca juga: Tiga Nama Calon Pj Gubernur Jateng Pengganti Ganjar Diusulkan ke Kemendagri, Ada Kepala BKKBN

Adapun kasus pneumonia pada bayi di Sumbar mencapai 1,7 persen, balita mencapai 3,8 persen, dan usia di atas 5 tahun mencapai 4,1 persen dengan jumlah kematian sebanyak 5 jiwa. 

"Peran orangtua sangat diharapkan untuk menciptakan anak yang sehat berakhlak dan berdaya saing dengan menjadikan orangtua sebagai contoh provider yang bertanggung jawab menyiapkan semua kebutuhan anak dan akan memberikan perlindungan kepada anak,” ujarnya.