Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Penanganan Stunting Harus Lanjut meski Ganti Kepemimpinan

Kompas.com - 06/10/2023, 18:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, presiden maupun kepala daerah yang akan menjabat setelah tahun 2024 mendatang harus melanjutkan program penanganan stunting yang sudah dikerjakan.

Ma'ruf Amin mengatakan, pekerjaan rumah saat ini adalah memastikan agar pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah kelak tetap memprioritaskan program percepatan penurunan prevalensi stunting.

"Jadi tahun politik, pemilu, pergantian kepemimpinan, (penanganan) stunting harus jalan, begitu prinsipnya," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ma'ruf, pengalaman dalam empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin berpengaruh penting terhadap upaya penurunan stunting.

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah 5 Wilayah Prioritas Penurunan Stunting, Total Jadi 17 Provinsi

Sebab, para pemimpin dapat memastikan mobilisasi sumber daya yang diperlukan sekaligus mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program.

"Komitmen politik yang kuat insya Allah akan semakin mendekatkan kita pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting," ujar Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh kepala daerah serta organisasi perangkat daerah untuk mengawal pelaksanaan program penanganan stunting pada tahun depan.

"Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," katanya.

Baca juga: KPK: Realisasi Anggaran Stunting yang Dikeluhkan Presiden Jokowi Bisa Dimonitor dengan SIPD

Diketahui, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2024 mendatang dapat ditekan hingga 14 persen.

Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6 persen.

"Artinya, sisa yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 3,8 persen dan di tahun 2024 3,8 persen, itu 7,6 persen dan itu harus dicapai kalau kita ingin bisa dicapai 14 persen. Kalau tidak, berarti kita gagal mencapai target tersebut," ujar Ma'ruf Amin.

Baca juga: Siapkan Anggaran Penanganan Stunting, Heru Budi: Semoga Cukup

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com