KSP: Pembentukan Angkatan Siber TNI, Mau Tak Mau Harus Bicara Politik Anggaran Juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani angkat bicara soal usulan pembentukan angkatan siber di TNI.

Menurut Jaleswari, pembentukan matra baru juga tidak terlepas dari politik anggaran.

“Karena kita tahu bahwa untuk ini, mau tidak mau kita harus bicara soal politik anggaran juga. Apakah ini dianggap sebagai sebuah sesuatu yang sangat penting?” kata Jaleswari dalam diskusi “Refleksi dan Proyeksi Pembangunan TNI Angkatan Laut” di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (2/10/2023).

Jaleswari mengatakan, peta jalan pembentukan angkatan siber harus terus dikaji.

Baca juga: Alasan Lemhannas Getol Usulkan Pembentukan Angkatan Siber di TNI

“Kita sudah sampai level membicarakan pimpinan awal (angkatan siber), atau jangan-jangan ini kita hanya punya misalnya di tingkat kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan),” ujarnya.

Kemudian, Jaleswari mencontohkan Amerika Serikat yang menganggarkan angkatan siber dengan dana sekitar Rp 240 triliun.

Selanjutnya, China yang menganggarkan sekitar Rp 180 triliun untuk angkatan siber.

“Sementara alokasi anggaran kita untuk tiga matra dan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, itu kan kita hanya punya anggaran kalau tidak salah Rp 185 triliun,” kata Jaleswari.

Baca juga: Buat Peta Jalan Angkatan Siber TNI, Lemhannas: Kami Sampaikan ke Presiden untuk Dikaji

Namun, menurut Jaleswari, yang terpenting adalah membahas disrupsi teknologi ke dalam aspek pertahanan.

“Karena kita dihadapkan dengan disrupsi teknologi yang luar biasa, pada saat juga geopolitik berkembang secara dinamis,” ujar Jaleswari.

“Poinnya adalah bahwa kita sudah melakukan percakapan-percakapan ini, kita juga berusaha untuk mengeksekusinya dengan peta jalan yang ada,” katanya lagi.

Diketahui, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan pembentukan angkatan siber di TNI untuk melengkapi tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengungkapkan, ancaman terhadap Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah terkait pertarungan antara Amerika Serikat dan China, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia.

Baca juga: Soal Usulan Pembentukan Angkatan Siber di TNI, Prabowo: Ide Bagus

Andi mencontohkan tragedi Pearl Harbor pada 1941, di mana Jepang menyerang pangkalan militer AS.

“Jepang menyerang Pearl Harbor. Kemudian, pada Maret 1942, karena Jepang membutuhkan energi, membutuhkan minyak, Jepang kemudian masuk Balikpapan,” ujar Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat pada 18 September 2023.

“Perangnya bukan antara Jepang dan Hindia Belanda, tetapi perang antara AS dan Jepang. Kira-kira situasinya akan mengulang,” katanya melanjutkan.

Dihubungkan dengan konteks ancaman saat ini, Andi mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi sasaran AS maupun China.

“Serangan pertama mereka di era seperti ini pasti serangan siber. Kalau mereka ingin melakukan mengokupasi suatu titik di Indonesia, serangan pertama mereka pasti serangan udara,” kata Andi.

Andi mengaku telah berkoordinasi terkait usulan ini dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Munculnya Usulan Pembentukan Angkatan Siber TNI yang Dinilai Masih Prematur