Bahlil Ungkap Warga Rempang Bakal Relokasi Mandiri, Tak Mau Aparat Keamanan Ikut Campur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, masyarakat Pulau Rempang akan melakukan relokasi sukarela ke wilayah lain, menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City.

Bahlil mengungkapkan, masyarakat tidak ingin relokasi dilakukan dengan kekuatan aparat keamanan.

"Mereka minta kalau bisa digeser, jangan lagi aparat yang datang. Jadi mereka mau bikin pergeseran sukarela, mereka yang mendata, jangan ada aparat. Saya iya-in juga tapi harus tertib saya bilang," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).

Bahlil mengatakan, aspirasi itu disampaikan saat dirinya datang ke lokasi dan menjalin komunikasi dengan para tetua di sana.

Baca juga: Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

Lewat komunikasi itu, menurutnya, masyarakat meminta agar perpindahan pemukiman warga tetap berada di Pulau Rempang, bukan Pulau Galang.

Selain itu, Bahlil menyetujui agar tempat relokasi bergeser ke Tanjung Banon. Hal ini mengingat, dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah Pulau Rempang.

Tanjung Banon masih berada di wilayah laut yang sama, dengan jarak kurang dari 1 km dari lokasi asal.

"Kita putuskan tidak ke Galang, kita ikuti aspirasi, kita geser ke kampung Tanjung Banon. Itu di laut yang sama, ini saya kira sekaligus menjawab tentang (aspirasi) mata pencaharian mereka (tidak ingin dihilangkan)," ujar Bahlil.

Baca juga: Beragam Hoaks Seputar Konflik di Pulau Rempang, Catut Nama Anies dan Ustaz Abdul Somad

Bahlil mengatakan, pergeseran wilayah relokasi juga mempertimbangkan mata pencaharian warga sebagai nelayan. Sebab, wilayah Dapur 3 di Pulau Galang merupakan bukit yang jauh dari tempatnya melaut.

"Coba kita pikir bagaimana kalau digeser ke (Pulau Galang) sini. Akhirnya kita batalkan di Galang Dapur 3 tapi di Tanjung Banon. Tanahnya dari 200 menjadi 500. Sertifikat hak milik," kata Bahlil.

Sebagai informasi, konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.600 hektar.

Salah satu investornya adalah produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dollar AS.

Dari luas Pulau 17.500 hektar, 10.280 hektar adalah kawasan hutan lindung. 7.572 sisanya adalah HPK yang digunakan PT MEG untuk investasi. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari dari 7.572 hektar tersebut.

Baca juga: Menteri Bahlil: Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Mereka Welcome