Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Ada Sistem Pembayaran Terintegrasi untuk Semua Moda Transportasi

Kompas.com - 27/09/2023, 12:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin ada sistem pembayaran terintegrasi yang berlaku di semua moda transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Jokowi juga mengusulkan adanya mekanisme tiket langganan untuk menggunakan transportasi publik yang disertai dengan diskon.

Baca juga: Jokowi Minta Studi Pembangunan Jalur LRT ke Bogor Segera Dimulai

Ia yakin skema tersebut bakal menarik masyarakat untuk berbondong-bondong menggunakan transportasi massal.

Sistem pembayaran terintegrasi ini merupakan salah satu arahan yang disampaikan Jokowi mengenai integrasi di antara moda transportasi yang ada di Jabodetabek.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengusulkan agar ada kerja sama antarpenyedia transportasi publik sehingga masyarakat cukup satu kali memesan untuk bisa mengakses beragam jenis angkutan umum.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta, naik transjakarta sampai ke titik tujuan. Sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," kata Jokowi.


Mantan Wali Kota Solo ini pun mendorong pembangunan infrastruktur penghubung amtarmoda transportasi, seperti antara Stasiun LRT Halim dan Stasiun Kereta Cepat Halim serta Stasiun Manggarai dengan Halte Transjakarta Manggarai.

"Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Minta Integrasi Moda Transportasi Publik Jabodetabek Segera Dieksekusi

Menurut Jokowi, integrasi antara moda transportasi publik adalah kunci agar masyarakat tertarik untuk menggunakan angkutan umum.

"Dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com