Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai Diproduksi, Berapa Jumlah dan Biaya Logistik Pemilu 2024?

Kompas.com - 25/09/2023, 17:31 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal produksi dan distribusi logistik Pemilu 2024.

Untuk tahap satu, produksi dan distribusi berlangsung 60 hari, terhitung sejak 23 September hingga 21 November 2023 nanti.

Logistik tahap 1 tersebut meliputi bilik dan kotak suara, tinta, serta segel dan kabel ties.

Pengadaan logistik tahap 1 ini sudah diteken KPU RI dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan kontrak payung senilai Rp 302,14 miliar, diklaim hemat Rp 225 miliar dari harga prakiraan sendiri (HPS).

Baca juga: Soal Polemik Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Bawaslu Apresiasi KPU Hanya Bolehkan di Kampus

KPU juga telah membagi pengadaan paket logistik ini ke belasan zona agar proses produksinya lebih efektif dan efisien.

Lantas, berapa saja jumlah kebutuhan logistik tahap 1 Pemilu 2024?

1. Kotak suara: 4.164.552 (Rp 168,16 miliar)

2. Bilik suara: 3.280.644 (Rp 53,17 miliar)

3. Tinta: 1.640.322 botol (Rp 18,39 miliar)

4. Segel: 93.850.362 keping (Rp 39,7 miliar)

5. Kabel ties: 24.364.423 (Rp 22,72 miliar)

Baca juga: KPU: Gudang Logistik Semua Kabupaten/Kota Siap Oktober 2023

Sedangkan untuk tahap dua, produksi akan fokus pada surat suara. Hal ini disebabkan proses produksinya harus menunggu daftar calon tetap (DCT) pada pileg yang saat ini masih berproses dan daftar pasangan capres-cawapres yang pendaftarannya belum dibuka.

Selain surat suara, pengadaan logistik tahap 2 Pemilu 2024 meliputi sampul surat suara, formulir, alat bantu tunanetra, dan cetak DCT serta capres-cawapres.

KPU RI menjadwalkan penandatanganan kontrak payung pengadaan logistik tahap 2 pada 3 November 2023.

Produksi dan distribusinya ke KPU kabupaten/kota juga dijadwalkan selama 60 hari, terhitung mulai 15 November 2023 hingga 14 Januari 2024.

Baca juga: Pilkada 2024 Maju, KPU Kaji Solusi PPS-PPK yang Berpotensi Double Job

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com