Pimpinan Komisi I DPR Minta BIN Awasi Dinamika Politik dari Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pihaknya mewanti-wanti agar Badan Intelijen Negara (BIN) ikut mengawasi perkembangan ataupun dinamika politik dari dekat. Hal ini berkaitan dengan intelijen yang memberikan informasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arah partai politik (parpol).

Hal tersebut disampaikan Meutya dalam program Satu Meja Kompas TV, seperti dikutip pada Jumat (22/9/2023).

"DPR khususnya Komisi I mewanti-wanti kepada mitra kami BIN untuk terus mengawasi dari dekat perkembangan politik," ujar Meutya.

Meutya mengungkapkan, jika ingin mendeteksi perkembangan politik, maka otomatis partainya ikut diawasi.

Baca juga: Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi

Pasalnya, perkembangan politik berubah-ubah tergantung keputusan partai.

"Dan mungkin agak sulit ketika harus melakukan deteksi perkembangan atau dinamika politik tanpa melihat partai politiknya. Karena tentu dinamika politik itu tergantung dari arah-arah parpol," katanya.

Kemudian, Meutya menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran oleh Jokowi maupun BIN terkait data "daleman" parpol tersebut.

Sebab, menurutnya, tidak ada data rahasia yang dibocorkan oleh Jokowi. Presiden hanya mengatakan di publik bahwa dirinya memiliki data-data itu.

"Karena tidak ada data yang dibocorkan. Tidak ada penyampaian spesifik mengenai data-data yang lingkupnya adalah rahasia," ujar Meutya.

Baca juga: Data Intelijen Jokowi, Kritik BRIN, dan Sinyal Kerenggangan dengan Megawati

Meutya memandang Jokowi justru bersikap transparan dengan mengumbar dirinya memiliki data intelijen soal perkembangan politik.

Menurutnya, jika seseorang berniat jahat, orang itu pasti tidak akan mengungkapkannya ke publik terlebih dahulu.

"Kalau kita khawatir orang akan melakukan hal yang negatif, pasti orangnya enggak akan ngomong duluan. Jadi, bahwa beliau secara terbuka mengatakan 'saya punya data-data intelijen mengenai perkembangan politik', itu menurut saya hal yang wajar," katanya.

"Dan justru itu membuka sebuah diskursus, yang membuat beliau juga bisa kita lihat membuka untuk pengawasan. Saya rasa itu malah ada bagusnya. Polemik dalam sebuah waktu politik seperti ini justru menjadi salah satu dari pendidikan politik," ujar Meutya lagi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Lakukan Intelijen Politik saat Kantongi Rahasia Parpol

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengaku telah mengetahui apa yang diinginkan oleh partai-partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor pada 16 September 2023.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun, Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang diketahui dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.

Baca juga: Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen Daleman Parpol yang Dipegang Jokowi