Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gabung Koalisi Prabowo, Akankah Demokrat Usulkan AHY Jadi Cawapres?

Kompas.com - 21/09/2023, 05:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Sebelumnya, partai bintang mercy itu tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung pencapresan Anies Baswedan.

Namun, akhir Agustus kemarin, Demokrat hengkang dan mencabut dukungan dari Anies. Sebabnya, Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Demokrat mengeklaim, Anies telah lebih dulu meminta ketua umum partainya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi calon RI-2. Penunjukan Muhaimin sebagai bakal cawapres pun disebut sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Demokrat Bergabung ke Prabowo dan AHY Hilang dari Bursa Cawapres Ganjar

Saat ini, Demokrat memang belum resmi menyatakan dukungan buat Prabowo. Sikap Demokrat terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan diumumkan oleh AHY dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai, Kamis (21/9/2023).

Kendati demikian, AHY dan ayahnya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah bertemu dengan elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Hadir dalam pertemuan itu, Prabowo sebagai bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Keempat partai ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku, partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kami sudah menelusuri semua kemungkinan dan kami memilih mendukung Pak Prabowo Subianto," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/9/2023).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta jajaran pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).ARSIP PARTAI DEMOKRAT Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) disambut oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta jajaran pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Tak paksakan cawapres

Demokrat pun mengaku tak memaksakan diri untuk mengajukan nama AHY sebagai bakal cawapres. Herzaky membantah anggapan yang menyebut bahwa AHY menargetkan kursi bakal cawapres untuk berkoalisi di Pilpres 2024.

"Tidak ada pembicaraan mengenai cawapres, apalagi menawarkan atau meminta jabatan cawapres," kata Herzaky kepada Kompas.com, Rabu (20/9/2023).

Herzaky mengaku, ketika berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PKS dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun, Demokrat tak pernah meminta Anies menunjuk AHY sebagai cawapresnya. 

Diklaim oleh Herzaky, partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju karena punya kesamaan pandangan, kesamaan platform, perjuangan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran.

Demokrat juga mengaku menghormati partai-partai yang sudah lebih dulu bergabung di koalisi pendukung Prabowo itu.

"Tujuan kami ingin menang bersama Pak Prabowo untuk Indonesia yang adil dan makmur. Ini yang ditekankan Ketum AHY. People’s first," katanya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com