Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Petugas Partai” Bisa Bikin Pemilih Pikir Ulang buat Dukung Ganjar

Kompas.com - 20/09/2023, 11:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai, sebutan “petugas partai” yang melekat di diri Ganjar Pranowo bisa memengaruhi pilihan politik publik pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Citra tersebut mungkin mendegradasi sosok Ganjar, sehingga pemilih mengambang atau undecided voters enggan memberikan dukungan buat bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan itu.

“Mereka yang masih di tengah atau mengambang akan terpengaruh oleh ini,” kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (19/9/2023).

Menurut Kunto, istilah petugas partai tak akan berpengaruh bagi kalangan yang sejak awal mendukung Ganjar.

Baca juga: Mimpi Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Jadi Presiden: Akses Pendidikan Setara, Perluasan Lapangan Kerja

Sementara, bagi yang anti terhadap sosok Ganjar, “petugas partai” bakal dimanfaatkan habis-habisan untuk menyerang mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Sebutan petugas partai sendiri sebenarnya bukan hal baru. Predikat tersebut juga lekat pada diri Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P.

Seiring berjalannya waktu, sebutan ini seolah mengalami peyorasi atau perubahan makna kata menjadi lebih buruk.

“Seakan-akan ya percuma presiden, tapi enggak punya kewenangan, cuma petugas partai yang nurut aja sama partai. Jadi itu yang sebenarnya jadi masalah,” ujar Kunto.

Baca juga: Ganjar, Petugas Partai, dan Slogan Tuanku Rakyat...

Seandainya ke depan Ganjar mengambil langkah atau kebijakan yang berakibat buruk pada kepentingan rakyat namun didukung partainya sendiri, kata Kunto, bukan tidak mungkin predikat petugas partai mendegradasi citra dirinya.

Ini pernah terjadi ketika beberapa waktu lalu publik mengaitkan sikap penolakan Ganjar terhadap Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20, dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional itu.

Sebagian menduga bahwa sikap Ganjar itu atas perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Kesan petugas partai akan sangat kuat dan ini akan memperburuk citra Pak Ganjar,” tutur Kunto.

Untuk melawan citra buruk ini, lanjut Kunto, ke depan Ganjar mesti lebih giat menggencarkan slogan “tuanku rakyat” yang ia bawa sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, agar ungkapan itu tak cuma jadi moto belaka.

“Perlu lebih masif lagi untuk bisa mengganti brand petugas partai,” katanya.

Adapun sebutan petugas partai disematkan oleh Megawati Soekarnoputri ketika Ganjar dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P pada April 2023 lalu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com