Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Komunikasi Intens tapi Demokrat Pilih Dukung Prabowo, PDI-P: Belum Berjodoh

Kompas.com - 18/09/2023, 13:23 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengaku sempat berkomunikasi intens dengan sejumlah elite Partai Demokrat sebelum akhirnya partai politik (parpol) berlambang mercy itu memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

Said mengungkapkan, komunikasi berjalan selama dua minggu terakhir dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

“Tapi bahwa pada akhirnya belum berjodoh, bukan tidak berjodoh. Belum berjodoh. Ya, kembali kepada parpol masing-masing,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Baca juga: PDI-P Hormati Sikap Demokrat yang Pilih Gabung Koalisi Prabowo

Menurut Said, sebenarnya kedua parpol punya tujuan yang sama, tetapi perbedaan terletak pada kebijakan partai.

“Tujuannya, visinya sama. Soal kebijakan berbeda, ya wajar saja lah. Kalau Demokrat mengusung perubahan, kami meneruskan apa yang sudah ada. Kan biasa saja seperti itu,” katanya.

Terakhir, Said menampik bahwa PDI-P dan Demokrat tak jadi bekerja sama karena hubungan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum cair.

“Enggak, enggak ada, enggak pernah ada bab itu,” ujar Said.

Diketahui SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menemui Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Demokrat Pilih Dukung Prabowo ketimbang Ganjar, PPP: Mau Apa Lagi?

Dalam pertemuan itu disebutkan, AHY telah menyatakan dukungan untuk Prabowo dan menitipkan semangat perubahan dan perbaikan yang selama ini diperjuangkan oleh Demokrat.

Namun, Sekjen Partai Demokrat Riefky mengungkapkan bahwa deklarasi resmi Demokrat baru akan disampaikan AHY pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diikuti ribuan kader di seluruh Indonesia pada 21 September 2023.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa SBY siap turun gunung untuk Prabowo di Pilpres 2024.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat memang membuka peluang untuk bekerja sama dengan poros pendukung Ganjar atau Prabowo.

Keputusan itu diambil Demokrat usai keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencabut dukungan untuk Anies Baswedan.

Baca juga: Gemuknya Koalisi Prabowo jika Demokrat Gabung, Didukung 4 Parpol Parlemen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com