Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Panggil Eks Mentan Amran Sulaiman ke Istana

Kompas.com - 15/09/2023, 15:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Amran menyatakan, ia dipanggil Jokowi ke istana untuk berdiskusi mengenai masalah ekonomi, khususnya soal apa yang dialami oleh masyarakat di akar rumput.

"Ya saya kan sekarang jadi pengusaha, jadi diskusi mengenai masalah ekonomi, tentang ekonomi, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana kondisi di daerah, tentang bahas masalah itu," kata Amran saat meninggalkan istana, Jumat sore.

Baca juga: Megawati Anggap Jokowi Punya Peran Penting untuk Tentukan Cawapres Ganjar

Amran membantah ketika ditanya kedatangannya ke istana karena kembali ditawari untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Ia mengaku sudah sering dipanggil Jokowi untuk membicarakan beragam isu ekonomi, antara lain soal pabrik gula, nikel, dan biofuel.

"Tidak tidak (ditawari jadi menteri), memang bukan satu kali saja, kalau tidak salah selama saya tidak menjabat sudah lima kali (bertemu)," ujar Amran.

Ia juga mengelak saat ditanya soal ada atau tidaknya pembicaraan mengenai pemilihan presiden saat bertemu Jokowi.

Baca juga: Jokowi: 19 Negara Batasi Ekspor Pangan, Selamatkan Rakyatnya Sendiri-sendiri

Amran melanjutkan, pertemuannya dengan Jokowi turut membahas potensi ekonomi kawasan Indonesia timur.

Ia menyebutkan, kawasan Indonesia timur kaya akan sumber daya alam berupa nikel yang bisa diolah menjadi baterai kendaraan listrik maupun kendaraan listrik lewat proses hilirisasi.

"Ini luar biasa dan penting dimanfaatkan, ini Indonesia timur bisa menjadi episentrum ekonomi baru bahkan untuk nasional, bahkan untuk dunia, karena adanya sumber daya alam yang kalau nikel ini kita hilirisasi," kata Amran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com