Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Buka Rapat Penyaluran Pupuk Subsidi di Sumsel, Herman Deru Sebut Kolaborasi Antarpihak Harus Terjalin Baik

Kompas.com - 15/09/2023, 10:08 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, kolaborasi dan sinergitas antarpihak harus terus terjalin baik sehingga pupuk bersubsidi dapat terserap secara optimal.

Selain itu, kata dia, strategi bisnis juga harus dibangun oleh para distributor pupuk sehingga serapan pupuk bersubsidi di Sumsel sesuai target.

"Kita harus menjaga alur distribusi pupuk bersubsidi ini agar tidak tersendat. Saat ini serapan pupuk urea maupun nitrogen, phospat dan kalium (NPK) baru sekitar 50 persen," ujar Herman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel 2023, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (14/9/2023).

Baca juga: Bima Siaga Kekeringan, BPBD Mulai Distribusi Air Bersih

Herman mengungkapkan, pihaknya terus melakukan percepatan distribusi pupuk bersubsidi di Sumsel sebagai salah satu komponen penting dalam pertanian.

Hal tersebut, kata dia, merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya.

"Bicara soal pertanian ini, harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Termasuk juga pupuk. Terdistribusinya pupuk secara baik kepada petani merupakan hal yang harus dilakukan agar kualitas pertanian semakin meningkat," kata Herman.

Baca juga: Mengabadikan Pertanian lewat Batik ala Shiroshima Indonesia

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru saat membuka Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel 2023, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (14/9/2023).
DOK. Humas Pemprov Sumsel Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru saat membuka Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Sumsel 2023, di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (14/9/2023).

Saat ini, ia sendiri masih mencari penyebab belum maksimalnya penyerapan pupuk bersubsidi tersebut.

"Apakah distributor saat ini terlalu pasif ataukah memang ada faktor lain seperti kuota yang terlalu besar maupun pada sistem aplikasinya. Hal inilah yang akan kita cari tahu dalam rapat ini," imbuh Herman.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, rapat yang diagendakan tersebut merupakan inisiasinya dalam mengatasi permasalahan over stock pupuk di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).

Sebelumnya, PT Pusri melaporkan bahwa pupuk di gudang penyimpanan miliknya mengalami over stock.

Baca juga: Jagung Sumber Karbohidrat Sehat Favorit Dunia, Over Stok di Indonesia

"Sementara saya sebagai gubernur yang biasa ke lapangan mendengar keluhan dari para petani terkait kekurangan pupuk. Artinya, memang ada sesuatu yang kurang pas dalam pendistribusiannya," tutur Herman.

Permasalahan tersebut, lanjut Herman, harus diatasi dengan membangun persamaan strategi bisnis antarpihak agar distribusi pupuk bersubsidi lebih maksimal.

"Ini langkah kita melakukan business matching agar kolaborasi dalam pendistribusian pupuk ini meningkat," ucapnya.

Tak lupa, Herman meminta para distributor agar aktif dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

Baca juga: Tersangka Kongkalikong Proyek Pabrik Pupuk di Perusda Kalbar Jadi 7 Orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com