Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beras 250.000 Ton dari Kamboja dalam Perjalanan, Paling Lambat Masuk November

Kompas.com - 11/09/2023, 13:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, impor beras dari Kamboja dalam proses perjalanan.

Menurut Presiden, impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja itu merupakan bagian dari keseluruhan impor beras sebanyak 400.000 ton yang direncanakan pemerintah. 

Pada Senin (11/9/2023) hari ini, Presiden Jokowi meninjau Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor.

Jokowi menyampaikan, beras impor dari Kamboja itu akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog ke berbagai daerah.

Baca juga: Pemerintah Targetkan 400.000 Ton Beras Impor Masuk Sebelum Desember 2023

Beras impor tersebut paling lambat tiba pada November 2023.

Kepala Negara juga mengungkapkan kemungkinan pemerintah akan kembali melakukan impor beras.

Tujuannya, kata Jokowi, memastikan cadangan strategis beras nasional terpenuhi.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak kembali naik.

"Iya (rencana impor lagi) ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak," kata Jokowi.


Terkait impor beras tersebut, Presiden mengaku sudah berbicara dengan sejumlah kepala negara, antara lain Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, kemudian dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang.

"Saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog. Dengan perdana menteri sudah oke, tapi harganya enggak sambung ya kan enggak ketemu," ucap Jokowi.

"Kalau mau stoknya stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untuk antisipasi," kata dia.

Baca juga: Indonesia Batal Impor Beras dari India, Ini Alasannya

Sebelumnya, informasi soal impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja terungkap saat Presiden Jokowi bertemu dengan PM Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Saat itu, Presiden menyebutkan rencana impor beras sebesar 250.000 ton per tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com