Salin Artikel

Beras 250.000 Ton dari Kamboja dalam Perjalanan, Paling Lambat Masuk November

Menurut Presiden, impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja itu merupakan bagian dari keseluruhan impor beras sebanyak 400.000 ton yang direncanakan pemerintah. 

Pada Senin (11/9/2023) hari ini, Presiden Jokowi meninjau Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor.

Jokowi menyampaikan, beras impor dari Kamboja itu akan disalurkan ke gudang-gudang Bulog ke berbagai daerah.

Beras impor tersebut paling lambat tiba pada November 2023.

Kepala Negara juga mengungkapkan kemungkinan pemerintah akan kembali melakukan impor beras.

Tujuannya, kata Jokowi, memastikan cadangan strategis beras nasional terpenuhi.

Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak kembali naik.

"Iya (rencana impor lagi) ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak," kata Jokowi.

"Saya ini berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog. Dengan perdana menteri sudah oke, tapi harganya enggak sambung ya kan enggak ketemu," ucap Jokowi.

"Kalau mau stoknya stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli untuk tidak sekarang untuk plan tahun depan juga untuk antisipasi," kata dia.

Sebelumnya, informasi soal impor beras sebanyak 250.000 ton dari Kamboja terungkap saat Presiden Jokowi bertemu dengan PM Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Saat itu, Presiden menyebutkan rencana impor beras sebesar 250.000 ton per tahun.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/11/13285381/beras-250000-ton-dari-kamboja-dalam-perjalanan-paling-lambat-masuk-november

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke