Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Programkan Makan Gratis untuk Anak-Bumil, Konglomerat Dilarang Terlibat

Kompas.com - 06/09/2023, 19:20 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Prabowo Subianto telah menyiapkan program makan gratis jika terpilih menjadi presiden.

Program makan gratis tersebut diperuntukan bagi anak-anak hingga ibu hamil setiap harinya.

"Pak Prabowo sudah bertekad untuk memperkaya mutu dari angkatan kerja kita. So, apa yang mau disampaikan secara real, praktis? Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis," kata Hashim dalam diskusi 'Kenapa Aktivis Dukung Prabowo?' di Rumah Pemenangan Prabowo 08, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Prabowo soal Cawapres: Gibran Muda, Erick Muda, Ridwan Kamil Oke

Dalam perhitungannya, program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak pra sekolah.

Selain itu, 77 juta ibu hamil juga akan menikmati program serupa.

Pemberian asupan makan gratis diklaim sebagai upaya untuk memperkuat bayi ketika masih di dalam kandungan.

Baca juga: Istri Gus Dur Susul Yenny Wahid Temui Prabowo di Kertanegara

Hashim mengatakan, program ini akan memakan biaya sekitar Rp 400 triliun dalam setahun.

"Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung secara masak-masak bakal ada uang itu Rp 400 triliun," ujar Hashim.

Hashim menuturkan, program makan gratis ini akan direalisasikan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan koperasi.

Hal ini sebagaimana arahan dari Prabowo dan eks politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.

"Itu semua yang suplai barang-barang itu apakah itu ayam atau kacang hijau, telur, nasi dan sebagainya, ikan, itu harus UMKM dan harus UMKM lewat Bumdes dan koperasi," tegas dia.

Hashim juga memastikan bahwa tidak boleh ada konglomerat yang terlibat dalam penyediaan barang pada program makan gratis ini, termasuk dirinya.

"Tidak boleh lagi konglomerat-konglomerat yang ikut dalam program ini, termasuk saya, termasuk saya. Tolong dicatat ini nanti tolong direkam sebagai bukti," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com