KPK Ungkap 493.000 Bansos Salah Sasaran, 23.000 di Antaranya Diterima ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, ada ratusan ribu bantuan sosial (bansos) dikeluarkan oleh pemerintah yang salah sasaran.

Hal ini diungkapkan Pahala Nainggolan dalam acara Sosialisasi dan Pertemuan Lintas Kementerian terkait Aksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (StranasPK).

Dalam agenda yang dihadiri oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ini, KPK mengungkapkan banyaknya bansos diberikan kepada penerima yang memiliki penghasilan cukup.

Baca juga: Gubernur Syamsuar Salurkan Bansos Rp 1,7 M untuk 6 Panti Asuhan di Indragiri Hulu dan Hilir

Jumlah ini diketahui dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didapat ketika Mensos Risma berkunjung ke Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Keluarlah data-data ini bahwa ada 493.000 ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah layak," kata Pahala di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Menurut Pahala, bansos salah sasaran ini mayoritas terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Namun, data penerima yang keliru itu kini tengah diperbaiki oleh pemerintah daerah (pemda).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini pun mengungkapkan, jika data 493.000 penerima bansos salah sasaran itu 23.000 di antaranya tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini ketahui dari data di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,800 itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ungkap Pahala.

Baca juga: 4 Bansos yang Cair Bulan September 2023, Ada BPNT Rp 600.000

Menurut perhitungan KPK, 493.000 bansos yang salah sasaran tersebut setara dengan Rp 523 miliar.

Artinya, lebih dari Rp 500 miliar uang negara dikucurkan untuk program bansos digunakan tidak tepat sasaran.

"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat,” kata Pahala.

“Tapi khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp 140 miliar per bulan itu sebenarnya kita enggak tepat kasihnya," ucap dia.

Pahala mengatakan, data salah sasaran itu akan diperbaiki dalam satu bulan ke depan oleh instansi terkait.

Perbaikan data ini diharapkan dapat mengurangi penerimaan bansos yang salah sasaran tersebut.

"Orang miskin enggak dapat, orang kaya malah dapat, itu saja peyakit bansos," ucap Pahala.