Berjuang Selesaikan Konflik Myanmar, RI Sudah Lakukan 145 Pendekatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 pendekatan (engagements) untuk menyelesaikan konflik di Myanmar selama menjadi ketua ASEAN pada 2023.

Diketahui, Myanmar tengah dilanda krisis politik usai junta militer melangsungkan kudeta pada 2021.

"Indonesia telah melakukan engagements secara sangat intensif lebih dari 145 engagement dengan 70 stakeholder dan telah dilakukan dalam sembilan bulan," kata Jokowi dalam sesi retreat KTT ASEAN ke-43 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: Menlu Retno: ASEAN Bisa Maju dengan Kekuatan Penuh jika Pastikan Solusi Damai untuk Myanmar

Jokowi mengatakan, lewat pendekatan tersebut, sudah muncul kepercayaan (trust) antara satu stakeholder dengan stakeholder lain. Namun, belum dengan junta militer.

Ia lantas menyatakan bahwa Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) menjadi satu-satunya acuan yang dilakukan ASEAN untuk membantu menghentikan konflik negara tersebut.

Upaya ini merupakan upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021.

"Dan five point consensus akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN," tutur Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menyebutkan, ASEAN butuh upaya lebih taktis dan luar biasa (extraordinary) untuk mengimplementasikan 5PC.

Oleh karena itu menurut Jokowi, inilah saatnya negara blok Asia Tenggara terus mendorong dialog inklusif nasional sebagai kunci penyelesaian krisis politik di Myanmar.

"Selain itu bantuan kemanusiaan ASEAN masih terus dilakukan melalui AHA center namun proses yang dilakukan memang masih sangat panjang. Oleh sebab itu demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama," jelas Jokowi.

Baca juga: AIPA 2023 Hasilkan Resolusi Konflik Myanmar, Akan Bentuk dan Kirim Tim ke Sana

Diketahui, dalam KTT ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023, Myanmar tidak diundang hadir.

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.