Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Yakin Koalisi Anies Tak Guncang jika Muhaimin Masuk dengan "Smooth"

Kompas.com - 02/09/2023, 18:14 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf meyakini bahwa Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) tidak akan guncang jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masuk dengan cara yang lebih halus.

Muzzammil menyatakan, partainya sesungguhnya ingin proses masuknya PKB ke koalisi partai politik pendukung Anies itu bisa melalui prosedur yang lebih baik daripada apa yang terjadi.

"Kami sesungguhnya berharap ya ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini. Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth bisa kita lakukan," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Baca juga: Cerita Cak Imin soal Perjodohan Singkat dengan Anies, Prosesnya Cuma 3 Hari

Pada kenyataannya, masuknya PKB dan Muhaimin yang diinisiasi Partai Nasdem sangat mendadak, bahkan tanpa menunggu persetujuan PKS dan Partai Demokrat.

Muzzamil mengakui bahwa partainya menyesali situasi yang terjadi, meski ia menerima hal itu sebagai sebuah takdir yang telah terjadi.

"Kita tetap beusaha ke depan tetap menata koalisi kita ini," ujar dia.

Muzzammil menyatakan, PKS pun tetap berharap Partai Demokrat agar tetap bertahan menjadi bagian dari koalisi pendukung Anies.

Namun, di sisi lain, PKS juga memahami situasi yang dirasakan oleh Partai Demokrat hingga akhirnya memutuskan hengkang dari koalisi dan mencabut dukungan kepada Anies.

"PKS akan terus berdialog dengan Demokrat untuk marilah kita merajut kembali jika masih memungkinan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini," kata Muzzammil.

Baca juga: Merasa Dikhianati, SBY Akui Demokrat Keliru Dukung Anies

Adapun pernyataan ini disampaikan Muzzammil ketika ditanya soal ketidakhadiran PKS dalam acara deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Ia mangatakan, ketidakhadiran PKS dalam acara deklarasi Anies-Muhaimin sesungguhnya tidak mengurangi apapun.

Ia menegaskan, PKS tetap mengusung Anies sebagai bakal calon presiden dan menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Muhaimin.

"Pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu, kami bersama koalisi karena koalisi itu ditegaskan oleh capres Anies juga," kata Muzammil.

Namun demikian, ia menekankan bahwa PKS belum bisa mengambil sikap terkait duet Anies dan Muhaimin karena masih menunggu keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS yang punya wewenang untuk menetapkan calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang hendak diusung.

"Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam majelis syuro kami," ujar Muzammil.

Baca juga: Pidato SBY dalam Rapat Majelis Tinggi Demokrat Terkait Manuver Nasdem dan Anies Baswedan

Untuk diketahui, keputusan Nasdem 'mengawinkan' Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membuat Demokrat berang karena merasa terkhianati.

Demokrat beralasan, sudah ada kesepakatan untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, tetapi tiba-tiba Nasdem memasangkan Anies dengan AHY tanpa berkomunikasi dengan Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Soal Revisi UU MK, Disebut 'Jurus Mabuk' Politisi Menabrak Konstitusi

Soal Revisi UU MK, Disebut "Jurus Mabuk" Politisi Menabrak Konstitusi

Nasional
SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

SYL Disebut “Pasang Badan” jika Petinggi Nasdem Minta Pejabat Kementan Dicopot

Nasional
Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Muhammadiyah Surati Jokowi, Minta Pansel Capim KPK Dibentuk Proporsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com