Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Temukan 50 Caleg Punya Hubungan Kekerabatan, Bahkan Ada yang Boyong Satu Keluarga

Kompas.com - 01/09/2023, 14:32 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan 50 calon legislatif (caleg) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pileg 2024 yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat tertentu.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, jumlah yang sebenarnya di lapangan sangat mungkin lebih banyak dibanding yang dirilis Formappi.

"Formappi menemukan 50 calon legislatif yang punya hubungan kekerabatan dengan pejabat tertentu. Walau ini tidak menggambarkan fakta dari semua caleg yang ada dalam DCS. Mungkin saja jumlahnya bisa lebih 50, bisa 100 bahkan 500," kata Lucius dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Formappi, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: DCS Caleg Perempuan Turun, Formappi: Keterwakilan Perempuan Masih Sekedar Formalitas

Ia menyampaikan, Formappi bahkan menemukan ketua partai yang memboyong istri hingga anak-anaknya ikut Pileg 2024.

Hal ini merupakan fenomena baru.

Sebab, pada pileg sebelumnya, dinasti politik hanya berputar antara ayah dengan anak, suami dengan istri, maupun ayah dengan keponakan.

"Ada ketua partai memboyong semua dari istri sampai anak-anaknya masuk dalam DCS 2024. Coba bayangkan kalau mereka menang. Saya bayangkan obrolan meja makan mereka tidak pernah obrolan menu," ucap dia.

"Tapi (obrolannya) terkait UU apa yang mau disahkan, dan bagaimana sikap mereka. Itu kalau mereka mau serius. Kalau enggak, mungkin mereka bicara warisan dari partai apa," kata dia.

Baca juga: Soal Sekeluarga Maju Jadi Caleg, Formappi: Politik Dinasti Tak Terelakkan

Ia juga mengatakan, meski tidak selalu berimplikasi jelek, dinasti politik di lingkup keluarga akan mengkonsolidasikan kekuasaan di sekitar dapur keluarga tertentu saja.

Politik dinasti, kata dia, memang tidak dilarang. Namun, tidak berarti pula diperbolehkan.

"Saya kira kita sudah sekian lama prihatin dengan kondisi partai politik yang dinilai banyak pihak sangat oligarki. Dan parpol yang oligarki akan semakin terkonsolidasi jika yang terpilih adalah politisi dari keluarga pemilik partai, atau keluarga ketum partai," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com