Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Potensi PPP Alihkan Dukungan ke Prabowo, Mardiono: Kita Diajarkan untuk Konsisten

Kompas.com - 23/08/2023, 22:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono merespons pertanyaan akankah partainya mengalihkan dukungan kepada bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto atau tetap dengan koalisi saat ini bersama PDI Perjuangan (PDI-P).

Menjawab pertanyaan tersebut, Mardiono menegaskan bahwa PPP diajarkan untuk tetap bersikap konsisten.

"PPP diajarkan oleh para guru-guru kami karena PPP didirikan oleh para ulama, para pendiri bangsa ini pula prosesnya panjang, dan kita diajarkan untuk kita tetap konsisten ya, bahwa kemudian politik itu jalan pilihan yang diyakini, ya," ujar Mardiono dalam keterangan persnya kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

"Tetapi konsisten karena pilihan itu sudah didasari oleh kecermatan dalam rangka untuk memenangkan pemilu 2024 yang akan datang," katanya lagi.

Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Tetap Konsisten Koalisi dengan PDI-P dan Dukung Ganjar

Ia lantas menjelaskan bahwa PPP telah memperhitungkan secara matang saat putuskan membangun kerja sama politik bersama PDI-P dan mendukung Ganjar sebagai bakal calon presiden (capres) .

Mardiono juga menegaskan bahwa dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDI-P bukan merupakan keinginan elite parpolnya semata.

"Jadi itu sudah penuh dengan perhitungan yang matang, bukan kemudian dilahirkan oleh keinginan elite, oleh para pimpinan-pimpinan. Tetapi ini tumbuh berasal dari grassroots (akar rumput). Pikiran-pikiran di seluruh Indonesia bahwa kita tahu bahwa kita dengan PDI-P ini saudara tua-muda yang lahirnya pun hanya selisih lima hari," ujarnya.

Mardiono mengungkapkan, PPP didirikan pada 5 Januari 1973. Sementara PDI-P pada 10 Januari 1973.

Baca juga: Soal Wacana Duetkan Ganjar dengan Anies, Plt Ketum PPP: Ya Sah-sah Saja

Selama Orde Baru pun kedua partai sama-sama mengalami jatuh bangun ketika memberikan kritik kepada pemerintahan saat itu.

Kemudian setelah masa reformasi, di tataran politik daerah dan nasional pun kedua parpol sering bekerjasama dalam koalisi .

"Jadi kerja sama politik ini tidak hanya sekarang artinya bukan barang baru. Kerja sama antara PPP dengan PDIP ini adalah merupakan kerjasama kesinambungan dari kerjasama politik yang lama untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada," kata Mardiono.

Konsisten dukung Ganjar

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Mardiono menegaskan bahwa PPP tetap konsisten berkoalisi dengan PDI-P.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi permintaan agar PPP mengevaluasi dukungan kepada bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo apabila Sandiaga Uno tidak ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Manuver Sandiaga Minta PPP Evaluasi Dukungan ke Ganjar Dinilai Melawan Fatsun PDI-P

"Jadi sampai sekarang sekali lagi PPP masih tetap konsisten ya dua arah itu, pertama adalah arah mendukung ke arah bergabung dengan PDI-P ya yang sudah kita sepakati," ujar Mardiono.

"Kemudian yang kedua mendukung mencalonkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga (sebagai pasangan bacapres dan bacawapres)," katanya lagi.

Namun, dalam konteks menduetkan Ganjar dengan Sandiaga Uno, PPP tidak bersifat memutuskan.

Sebagaimana diketahui, PPP saat ini tengah menjalin kerja sama politik dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

Baca juga: PDI-P Bawa Isu Ganjar-Anies, PPP Fokus ke Kandidat Bakal Cawapres yang Sudah Ada

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com