Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Capres Naik jika Lanjutkan Program Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 23/08/2023, 06:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan bahwa faktor melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meningkatkan elektoral para bakal calon presiden.

"Hasil survei mengungkapkan, siapa pun sosok calon presiden yang bersaing dalam pemilu kali ini, mereka akan lebih banyak mendapat insentif elektoral jika keberlanjutan program kerja kabinet pemerintahan Jokowi menjadi pilihan program kerja," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (23/8/2023).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 18,1 Persen Responden Bakal Pilih Capres yang Direkomendasikan Jokowi

Sebaliknya, para bacapres menghadapi ancaman disinsetif elektoral jika mereka menafikan capaian kinerja kabinet selama ini.

Simulasi pada tiga sosok bacapres menunjukkan potensi peningkatan elektabilitas jika mereka memilih melanjutkan program pemerintahan Jokowi.

Survei mencatat, elektabilitas kepada Ganjar Pranowo berada di angka 36,9 persen jika memilih melanjutkan program kerja kabinet pemerintahan Jokowi.

"Sebaliknya, jika Ganjar menanggalkan keberlanjutan program kerja kabinet, dukungan menyusut, tinggal 30 persen," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sosok Capres dan Cawapres Jadi Pertimbangan Utama Pemilih pada Pilpres 2024

Bagi Prabowo Subianto, dengan mengusung komitmen keberlanjutan program kerja kabinet, ketua umum Partai Gerindra itu meraih 35,4 persen dukungan.

Akan tetapi, dukungan publik terhadap Prabowo akan berkurang menjadi 27,8 persen jika memilih tidak melanjutkan program pemerintahan.

Situasi serupa dialami oleh Anies Baswedan yang selama ini mengangkat narasi perubahan dari pemerintahan Jokowi.

"Pilihan untuk meneruskan program kerja pemerintahan Jokowi berpotensi meningkatkan elektabilitas Anies hingga sekitar 7 persen ketimbang sebaliknya, yakni tidak melanjutkan program kerja kabinet sekarang," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Anies Dinilai Kuat di Isu Ekonomi, tapi Tak Ungguli Ganjar dan Prabowo

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com