Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 18,1 Persen Responden Bakal Pilih Capres yang Direkomendasikan Jokowi

Kompas.com - 23/08/2023, 06:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, ada peningkatan proporsi publik yang akan menentukan pilihan calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sesuai rekomendasi Presiden Joko Widodo.

"Saat ini, terbilang 18,1 persen responden yang memastikan bakal memilih sosok ataupun calon presiden yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Rabu (23/8/2023).

Berdasarkan survei, proporsi responden yang memilih capres sesuai rekomendasi Jokowi perlahan-lahan bertambah sejak Juni 2022 hingga Agustus 2023.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sosok Capres dan Cawapres Jadi Pertimbangan Utama Pemilih pada Pilpres 2024

Pada Juni 2022, angkanya 14,6 persen; lalu pelan-pelan naik ke 15,1 persen pada Oktober 2022; kemudian menjadi 15,2 persen pada Januari 2023; serta sebanyak 16,3 persen pada Mei 2023; dan 18,1 persen pada Agustus 2023.

Sementara itu, ada sekitar separuh bagian responden atau 49,7 persen yang masih mempertimbangkan, menyatakan pikir-pikir dan menggantungkan putusan pada kualitas sosok calon yang direkomendasikan.

Sisanya, hampir sepertiga bagian atau 32,6 persen menyatakan pasti tidak akan memilih siapa pun calon yang direkomendasikan Jokowi.

Menurut Litbang Kompas, proporsi pemilih yang mengikuti rekomendasi Jokowi soal pencapresan mengindikasikan dua hal.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Ketimpangan Pemilih Ganjar di Jawa dan Luar Jawa Paling Tajam

Pertama, hal itu ada kaitannya dengan keinginan masyarakat agar presiden berikutnya melanjutkan program kerja dan pencapaian pemerintahan Jokowi.

"Hasil survei mengungkapkan, siapa pun sosok calon presiden yang bersaing dalam pemilu kali ini, mereka akan lebih banyak mendapat insentif elektoral jika keberlanjutan program kerja kabinet pemerintahan Jokowi menjadi pilihan program kerja," tulis Litbang Kompas.

Kedua, hal itu menandakan semakin kuatnya daya tawar Jokowi yang bakal berpengaruh terhadap potensi elektabilitas masing-masing bakal calon presiden.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 44,4 Persen Responden Masih Bimbang Tentukan Cawapres

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com