Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Lebih Memenuhi Kriteria Megawati ketimbang Ganjar

Kompas.com - 22/08/2023, 06:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto disebut lebih memenuhi kriteria calon pemimpin versi Ketua Umum PDI-P Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri ketimbang Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikan politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko ketika berbicara mengenai arah dukungan dan deklarasi Prabowo Budiman Bersatu (Prabu).

Awalnya, aktivis Reformasi ini mengaku masih mengingat dengan jelas mengenai sosok kriteria seorang pemimpin yang diidamkan Megawati dalam sebuah pidato tepat setelah menerima gelar guru besar dari salah satu universitas.

"Ada yang disampaikan Ibu Mega, salah satunya saat beliau mendapatkan gelar guru besar kehormatan dari Universitas Pertahanan beberapa tahun yang lalu, tentang tema kepemimpinan strategik," kata Budiman saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

Baca juga: Dukung Prabowo, Budiman Sudjatmiko: Tak Terpikir Pindah Partai, Saya Masih PDI-P

"Di mana ada tantangan-tantangan yang menurut saya itulah yang seharusnya menjadi arah dari partai untuk bertarung di dalam Pilpres 2024," sambung dia.

Dari pidato tersebut, Budiman menilai bahwa dari tiga figur bacapres, yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, sosok Prabowo paling mendekati kriteria Megawati.

"Saya melihat bahwa kualifikasi-kualifikasi itu, setelah saya cermati dengan nalar saya, saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari 3 tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo," ujar dia.

Baca juga: Pindah Hati ke Prabowo, Budiman Sudjatmiko Teringat Pesan Megawati

Meski Prabowo mendekati kriteria yang didambakan Megawati, Budiman menyebut bukan berarti sosok Ganjar tidak pantas menjadi bacapres.

Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang memiliki gaya kepemimpinan tersendiri.

"Tapi tampaknya, dalam penalaran saya, itu tidak dipenuhi (oleh Ganjar) dalam kualifikasi dan kriteria yang dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan," tutur Budiman.

Budiman pun menegaskan, dukungannya kepada Prabowo merupakan caranya menafsirkan harapan dan cita-cita Megawati terhadap sosok pemimpin Indonesia di masa depan.

Baca juga: Memahami Megawati Soekarnoputri...

Budiman menyadari tafsirannya bisa dianggap salah di mata PDI-P, baik dari segi administrasi maupun organisasi yang secara struktural mendukung Ganjar, bukan Prabowo.

"Dan karena itu saya siap mempertanggungjawabkannya," kata Budiman.

Belakangan Budiman tengah menjadi sorotan publik setelah mendeklarasikan relawan Prabu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023).

Deklarasi tersebut terbilang mengejutkan. Mengingat, Budiman merupakan kader PDI-P yang secara organisasi kepartaian telah mengusung Ganjar maju Pilpres 2024.

Akibat deklarasi tersebut, kebersamaan Budiman dengan PDI-P berada di ujung tanduk. Dalam waktu dekat, PDI-P akan memberikan keputusan krusial sebagai konsekuensi atas tindakannya tersebut.

(Penulis: Nicholas Ryan Aditya | Editor: Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com