Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Gerindra Jawab soal Ada Tidaknya Instruksi Jokowi di Balik Koalisi Partai Pendukung Prabowo

Kompas.com - 17/08/2023, 18:21 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Gerindra Andre Rosiade menjawab isu soal ada tidaknya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembentukan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Untuk diketahui, koalisi pendukung Prabowo terdiri dari Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Saya rasa Pak Jokowi tadi saya tegaskan, tidak cawe-cawe atau tidak mengintervensi, tidak mengarahkan partai-partai,” kata Andre dalam program GASPOL! Kompas.com yang disiarkan di kanal YouTube Kompas.com, Rabu (17/8/2023).

Andre mengatakan, bergabungnya Golkar dan PAN  karena dua partai telah mengungkapkan alasan yang jelas.

“Kan Pak Airlangga (Ketua Umum Golkar) sudah menyampaikan pidato bahwa kenapa Golkar memilih Pak Prabowo. Lalu, Bang Zulhas (Zulkifli Hasan/Ketua Umum PAN) juga sudah menjelaskan,” ujar Andre.

Baca juga: Soal Bakal Cawapres Prabowo, Jubir Gerindra: Kami Akan Musyawarah Mufakat, Bukan Voting

Namun, Andre mengatakan, partai-partai yang tergabung koalisi ini memiliki tujuan yang sama, yakni melanjutkan pemerintah Presiden Jokowi.

“Intinya partai-partai ini ingin melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal baik untuk bangsa kita dan semuanya sepakat bahwa Pak Prabowo ini bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi,” kata Andre.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, yakni Golkar dan PAN.

Sebelum menyatakan dukungan untuk Prabowo, Golkar dan PAN sempat berkomunikasi dengan PDI-P, parpol pengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur soal Capres-Cawapres, Bantah Dirinya Pak Lurah

Namun, pada akhirnya, Golkar dan PAN menjatuhkan arah dukungan kepada Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non-parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: Jokowi Diklaim Tak Cawe-cawe dalam Pencapresan Prabowo oleh Golkar dan PAN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com