Jokowi Tegaskan Tak Ikut Campur soal Capres-Cawapres, Bantah Dirinya "Pak Lurah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) oleh partai politik ataupun gabungan partai politik.

Jokowi mengatakan, ia bukan ketua umum partai politik ataupun ketua koalisi partai politik yang mempunyai wewenang menetapkan capres-cawapres.

"Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Awalnya, Jokowi mengungkapkan keheranannya mengenai pernyataan partai-partai politik yang mengaku menunggu arahan "Pak Lurah" soal capres dan cawapres yang hendak diusung.

Baca juga: Jokowi Pastikan Koalisi Pemerintah dan Kabinet Tetap Solid Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo

"Saya sempat mikir, siapa ini 'Pak Lurah', sedikit-sedikit kok 'Pak Lurah'. Belakangan saya tahu yang dimaksud 'Pak Lurah' ternyata saya," ujarnya.

Jokowi lalu menegaskan bahwa ia bukanlah seorang lurah, melainkan Presiden Republik Indonesia (RI).

Ia juga menegaskan, jabatan Presiden yang disandangnya tidak membuat dia mempunyai wewenang untuk menetapkan bakal capres-cawapres yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik," ujar Jokowi.

Baca juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Itu Urusan Mereka, Saya Bukan Ketua Partai

Namun, mantan Wali Kota Solo ini tidak memungkiri bahwa ia kerap dibawa-bawa dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk menjadi paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana, ya saya harus ngomong apa adanya," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, dalam UUD 1945 diatur bahwa hanya partai politik yang berhak menentukan capres-cawapres.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Namun, Jokowi diketahui sempat melontarkan wacana soal pembentukan koalisi besar dalam acara silaturahmi PAN yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Singgung Fotonya yang Dipasangkan dengan Capres di Baliho, Jokowi: Sudah Nasib...