Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Koopssus, Kasum TNI: Siapkan jika Panglima atau Presiden Perintahkan Bebaskan Sandera di Papua

Kompas.com - 16/08/2023, 15:45 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan, Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI masih memiliki pekerjaan untuk membebaskan sandera di Papua.

Hal itu disampaikan Bambang saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-4 Koopssus TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (15/8/2023).

“Masih ada tugas, sebagai Dankoopssus TNI yang sekarang belum selesai karena ada sandera di Papua yang belum dibebaskan,” kata Bambang, dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Rabu (16/8/2023).

Diketahui, salah satu yang masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) adalah pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philips Mark Methrtens.

Diberitakan sebelumnya, Philip Methrtens disandera sejak 7 Februari 2023.

Baca juga: Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan, Kini KKB Sandera 4 Pekerja BTS

“Siapkan segala sesuatunya, misalnya bila Panglima TNI atau Presiden perintahkan untuk bebaskan sandera, dipikirkan dari sekarang,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, pembebasan sandera di Papua memiliki tantangan yang berbeda.

“Biasanya latihan membebaskan sandera di pesawat, gedung, dan sebagainya. Tapi ini di hutan belantara. Ini memiliki tantangan tersendiri, silakan didiskusikan dan direncanakan,” tutur Bambang.

“Untuk itu, Dankoopssus TNI berkoordinasi yang baik dengan satuan-satuan khusus yang ada di matra,” kata mantan Komandan Kodiklat TNI itu.

Dalam kesempatan tersebut, Koopssus TNI juga memberikan santunan kepada prajurit yang gugur dan terluka dalam operasi, di antaranya istri Kopda Anumerta Sugeng, Serda M Wahyudi, dan Praka Sutrisno berupa paket Umroh serta Praka Elifa berupa paket wisata Rohani Yerusalem.

Baca juga: Panglima TNI: KKB yang Sandera Pilot Susi Air Tak Bisa Langsung Diserang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com