Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Isu Penjegalannya Terkait Pilpres 2024, Anies: Saya Tidak Merasa Dijegal

Kompas.com - 15/08/2023, 22:19 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menjawab isu penjegalannya dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies mengatakan, upaya penjegalan adalah hal normal dalam proses politik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengibaratkannya sebagai sebuah minimarket yang bersaing mencari pelanggan dengan saling menjegal dan saling menguji.

"Ya itulah sebuah kompetisi, Alfamart sama Indomaret saja kompetisi begitu kok, saling coba menahan, menghentikan," kata Anies dalam acara talkshow di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Terima jika AHY Jadi Bakal Cawapres Anies, PKS: Tak Punya Sandungan Masalah di Masa Lalu

Ia lantas mengatakan, tidak bisa seorang politikus berharap lawannya menghentikan usaha penjegalan.

Anies juga mengaku tak pernah berkeluh kesah terhadap isu tersebut dan tak pernah merasa dijegal.

"Saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal. Justru saya merasa inilah bukti bahwa apa yang kita kerjakan Insya Allah akan mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Anies Disebut Akan Umumkan Bakal Cawapres 18 Agustus, PKS: Lebih Cepat, Lebih Bagus

Diketahui, isu penjegalan Anies agar gagal maju sebagai bakal capres 2024 sempat santer digaungkan oleh KPP.

Isu tersebut dihembuskan Partai Demokrat yang menyebut ada penjegalan Anies sejak 31 Mei 2023.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang menyebut isu penjegalan dibahas oleh tiga pimpinan partai Koalisi Perubahan, yakni Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Riefky menjelaskan bahwa para elite dari KPP membahas mengenai upaya penguasa dalam menjegal Anies maju di Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Perlu Gelar Konvensi Bacawapres dan Konkretkan Gagasan Genjot Elektabilitas

Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu hadir dalam pertemuan di pulau pribadi Surya Paloh tersebut.

"Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar," ujar Riefky saat dimintai konfirmasi pada 31 Mei 2023.

Riefky mengatakan, pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang kini mendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya.

Meski demikian, Riefky menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan tetap solid untuk membuat Anies maju di Pilpres 2024.

Baca juga: Peta Kekuatan 3 Poros Politik Terkini: Prabowo Kian Gemuk, Anies di Tengah, Ganjar Posisi Buncit

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com