Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Politikus soal Pernyataan Cak Imin "Nyaleg dari Jakarta Butuh Dana Rp 40 Miliar"

Kompas.com - 13/08/2023, 06:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan pernyataan cukup menghebohkan terkait dengan politik uang.

Cak Imin mengatakan, butuh biaya besar untuk seseorang yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) dari DKI Jakarta.

Jika ingin duduk sebagai anggota dewan di Senayan, menurut Cak Imin, kandidat harus merogoh kocek hingga Rp 40 miliar.

Cak Imin menyatakan itu karena berkaca pada pengalaman sulitnya anggota Nahdlatul Ulama (NU) bisa menang pemilihan legislatif (Pileg) lantaran butuh biaya besar.

Baca juga: Cak Imin: Jadi Anggota DPR dari Jakarta Butuh Biaya hingga Rp 40 Miliar

Situasi itu juga dinilai menyebabkan caleg yang memiliki latar belakang sebagai aktivis sulit memenuhi parlemen.

Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, enggak jadi. Ada yang Rp 25 miliar enggak jadi,” kata Muhaimin di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023) malam.

Oleh karena itu, Cak Imin menyebut politik uang memang masih merajalela di Indonesia.

Ia bahkan menilai, orang kaya pasti akan berkuasa dan yang menang adalah mereka yang memiliki uang.

"Itu terbukti di lapangan dengan baik," ujar Muhaimin.

Baca juga: Keluarga Gus Dur Masih Tak Terima soal Kudeta PKB 2008, Muhaimin Iskandar Bergeming

Lantas, bagaimana respons para politikus parlemen Senayan yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta?

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Ahmad Sahroni

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengaku tak sepenuhnya sependapat dengan pernyataan Cak Imin.

Sebab, menurutnya, sukses menjadi anggota Dewan tidak hanya dari uang semata.

"Sangat enggak bisa dinilai karena uang semata. Kita memang wajib punya uang buat kampanye, tetapi tidak berpatokan berapa nilai, jumlah uangnya,” ujar Sahroni pada Kompas.com, Sabtu (12/8/2023).

Baca juga: Muhaimin Bilang Nyaleg dari Jakarta Butuh Rp 40 Miliar, Sahroni: Tidak Bisa karena Uang Semata

Sahroni mengatakan, para caleg juga harus memiliki strategi yang jitu untuk mengambil hati konstituen.

Jika tidak, sudah mengeluarkan biaya sangat besar, tetapi gagal juga melaju ke Senayan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com